Netral English Netral Mandarin
05:32wib
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang kegiatan buka puasa bersama saat ramadan seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 Mei-17 Meri 2021.
Gembong Warsono Minta Anies Evaluasi Program Rumah DP 0 Rupiah

Senin, 08-Maret-2021 19:04

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono
Foto : Istimewa
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono
28

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah DP 0 rupiah mendapat perhatian dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Ia minta Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan evaluasi terhadap program tersebut. 

"Ini tanggung jawab DKI untuk evaluasi. Karena biar bagaimana pun ini masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang harus dikerjakan," kata Gembong, Senin (8/3/2021).

Diakui Gembong, sejak awal program DP 0 persen bermasalah dan sulit untuk dapat direalisasikan di lapangan. 

"Kenapa sulit, karena menyangkut aturan. DP nol ini bukan kebijakan tunggal. Bukan kebijakan gubernur saja tapi ada yang lain. Perbankan misalnya," ujarnya.

Sebagai fungsi pengawasan, Gembong menambahkan bahwa anggota Dewan perlu melakukan pemanggilan . Dan menjadi, hal biasa untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. 

"Itu (pemanggilan) hal biasa seperti rapat kerja, mengawasi khususnya program DP nol rupiah itu," jelasnya. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan status tersangka terhadap Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, pada Jumat (8/3/2021).

Ia terseret kasus pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Sementara itu, Gubernur DKI, Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory C Pinontoan dari jabatannya. Putusan tersebut, sesuai Kepgub (Keputusan Gubernur) Nomor 212 Tahun 2021. 

Selanjutnya, Direktur Pengembangan Perumda Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Plt Perumda  Sarana Jaya paling lama 3  bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli