Netral English Netral Mandarin
banner paskah
02:26wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
FPI Tolak Rekomendasi Komnas HAM, EK: Jangan Menolak dengan Info Settingan apalagi Cuma...

Sabtu, 09-January-2021 14:46

FPI Tolak Rekomendasi Komnas HAM, Eko Kuntadhi sebut Jangan Menolak dengan Info Settingan apalagi Cuma...
Foto : Istimewa
FPI Tolak Rekomendasi Komnas HAM, Eko Kuntadhi sebut Jangan Menolak dengan Info Settingan apalagi Cuma...
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Salah satu tim advokasi enam laskar FPI Hariadi Nasution menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM terkait peristiwa tembak menembak.

Pernyataan Hariadi langsung ditanggapi pegiat media sosial, Eko Kuntadhi, Sabtu (9/1/21). Melalui akun Twitternya, Eko mengatakan: "Kalau lembaga independen seperti Komnas HAM ditolak hasilnya. Sepertinya mereka hanya mau percaya pada tuduhannya sendiri."

"Menolak boleh. Asal punya bukti valid lain. Jangan menolak dengan info settingan. Apalagi cuma berdasarkan media kayak FNN itu," imbuh Eko.

Sebelumnya, Eko Kuntadhi berturut-turut juga menyatakan: "Jadi gini ya. Penyelidikan yg dilakukan Komnas HAM adalah penyelidikan dalam rangka Pemantauan berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU No.39/1999, bukan penyelidikan dalam rangka Pelanggaran HAM Berat (projustisia) berdasarkan Pasal 18 s/d. Pasal 20 UU No.26/2000."

"Makan kata 'pelanggaran HAM' dalam konteks rekomendasi Komnas HAM. Tidak sama dgn pelanggaran HAM berat. Setiap tindakan yg disengaja yang menyebabkan kematian yg bisa disebut pelanggaran HAM. Tapi belum tentu dikategorikan sebagai pidana," lanjut Eko.

"Dalam konteks membela diri, dimana tindakan itu satu-satunya jalan terbaik. Tidak ada jalan lain. Apalagi dilakukan oleh petugas yg punya diskresi. Tindakan itu bisa dilegalkan. KUHP mengatur soal itu," tegas Eko.

Sementara sebelumnya diberitakan, Tim Advokasi 6 laskar FPI tidak puas terkait hasil kesimpulan dan rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa bentrokan pada 7 Desember 2020 lalu.

Menurut tim advokasi enam laskar FPI, Hariadi Nasution, konstruksi tersebut hanya berdasar satu sumber yakni pihak kepolisian.

"Komnas HAM RI terkesan melakukan 'jual beli nyawa' yaitu pada satu sisi memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap dua korban lewat konstruksi narasi tembak menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan karena selain hanya dari satu sumber, juga banyak kejanggalan dalam konstruksi peristiwa tembak menembak tersebut," kata Hariadi dalam keterangannya, Sabtu (9/1/2021).

"Pada sisi lain Komnas HAM RI 'bertransaksi nyawa' dengan menyatakan empat orang sebagai korban pelanggaran HAM," ujarnya.

Hariadi juga menyesalkan, hasil penyelidikan Komnas HAM yang berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut.

Sebab kata dia, jika Komnas HAM konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka merekomendasikan proses penyelesaian kasus tragedi 7 Desember 2020 di Karawang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Karena menurut kami peristiwa tragedi 7 Desember 2020 yang terjadi di Karawang, adalah jelas pelanggaran HAM berat," tuturnya.

 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto