Netral English Netral Mandarin
banner paskah
10:36wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
FPI Tamat, Pengamat: Langkah Berani Pemerintahan Jokowi Demi Masa Depan Bangsa

Selasa, 05-January-2021 15:20

Pengamat politik Wempy Hadir.
Foto : Twitter
Pengamat politik Wempy Hadir.
26

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, wacana pembubaran Front Pembela Islam (FPI) telah bergulir sejak Presiden Keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, namun baru berhasil dieksekusi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini sebenarnya diskursus panjang sejak jaman Presiden ke-4 Gus Dur, sebenarnya isu pembubaran FPI ini sudah lama, hanya baru dieksekusi di jaman Jokowi," kata Wempy kepada netralnews.com, Senin (4/1/2021).

"Nah presiden-presiden sebelumnya itu mereka melihat ada dampak sosial dan keamanan yang terjadi ketika pembubaran dilakukan. Padahal waktu itu kalau kita lihat massa FPI tidak banyak seperti sekarang," sambungnya.

Menurut Wempy, keputusan pemerintahan Jokowi membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang  merupakan sebuah langkah berani, mengingat ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu memiliki kekuatan massa yang cukup besar.

"Menurut saya Jokowi sangat berani melakukan eksekusi terhadap FPI sebagai organisasi terlarang. Menurut saya memang tidak mudah untuk membubarkan organisasi seperti ini karena mereka mempunyai kekuatan yang tidak kecil juga," ujarnya.

Wempy memandang bahwa pemerintah berani melakukan hal tersebut karena melihat dampak-dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari dari eksistensi FPI. Apalagi, lanjutnya, selama ini FPI kerap bertindak melampaui negara.

"Tapi saya melihat negara dalam hal ini pemerintah Indonesia melihat kedepan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari eksistensi organisasi ini. Kalau mengaca sejak berdirinya sampai sekarang, organisasi ini sudah membuat dirinya melampaui negara. Terkadang dia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan negara yang punya otoritas," ungkapnya.

"Karena dia mempunyai massa, punya kekuatan seperti negara yang bisa mengeksekusi orang-orang melanggar aturan dan sebagainya. Padahal kan dalam terori bernegara hanya negara yang punya otoritas untuk mengatur dan mengurus seluruh kehidupan publik," tandas Wempy.

Untuk itu, Direktur Indopolling Network ini menilai keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas FPI sudah tepat.

"Jadi saya kira pemerintah sudah benar melihat ini gejala-gejala yang kurang bagus untuk masa depan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu tindakan preventif itulah yang dilakukan dengan cara melarang aktivitasnya di Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wempy berpendapat bahwa pembubaran FPI menimbulkan dampak negatif terhadap pemerintahan saat ini, namun manfaat atau dampak positif dari langkah berani pemerintah itu bisa dirasakan di masa yang akan datang.

"Menurut saya langkah-langkah preventif ini memang dampaknya negatif bagi pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, tapi dampak positifnya akan dirasakan beberapa tahun kedepan. Karena kalau kita melihat embrio kelompok-kelompok yang merusak negara ya berangkatnya dari seperti FPI ini. Katakanlah di Timur Tengah sana yang sampai sekarang seperti bom yang siap meledak kapan saja," jelasnya.

"Nah ceritanya kehadiran FPI ini menurut saya pemerintahan menganggapnya sebagai ancaman terhadap eksistensi negara karena ada otoritas juga dalam organisasi itu," pungkas Wempy.

Seperti diberitakan, pemerintah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Iintelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Rabu (30/12/2020).

SKB dengan nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020 Nomor 320 Tahun 2020 itu memuat tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Alasan pemerintah membubarkan FPI karena anggaran dasar mereka dinilai bertentangan dengan UU Ormas, masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar di Kemendagri habis per 20 Juni 2019, adanya pengurus dan anggota FPI yang kerap terlibat kasus pidana hingga aksi terorisme, dan sering melakukan sweeping atau razia yang harusnya merupakan tugas dan wewenang aparat penegak hukum. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani