Netral English Netral Mandarin
04:35wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Fenomena Buzzer Buat Jokowi Buruk, DS: Apapun Kata PKS, Kita Wajib Gak Percaya

Kamis, 11-Februari-2021 13:10

Pegiat Media Sosial Denny Siregar
Foto : Istimewa
Pegiat Media Sosial Denny Siregar
3

JAKARTA, METRALNEWS.COM - PKS melalui Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera membahas fenomena buzzer yang menyerang pengkritik Presiden Jokowi melalui media sosial (medsos).

Menurutnya, keberadaan buzzer layaknya kanker yang akan membuat persepsi publik terhadap Jokowi menjadi buruk.

Pernyataan Mardani Ali ini pun mendapat tanggapan pegiat media sosial (medsos) Denny Siregar. Sosok yang disebut-sebut bagian dari buzzer ini pun menanggapi santai.

"Apapun yang keluar dari mulut PKS, kita wajib gak percaya," kata Denny dalam akun Twitternya, @Dennysiregar7.

Sebelumnya Mardani Ali Sera minta keberadaan Buzzer diberantas.

"Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik. Justru membuat persepsi publik pada Pak Jokowi jadi buruk," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Kwik Kian Gie adalah salah satu orang yang mengaku ciut nyalinya ketika menyampaikan kritik karena ujung-ujungnya diserang buzzer. Mardani berharap Presiden Jokowi membaca survei-survei yang mengulas indeks demokrasi.

"Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Justru indeks demokrasi Indonesia tahun ini turun," kata Mardani.

"Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia," imbuh dia.

Mardani berharap pemerintah serius atas harapan dikritik keras supaya terarah. Salah satu cara menunjukkan keseriusan itu, kata Mardani, dengan merevisi UU ITE.

"Jika serius ayo lakukan revisi UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan Pasal 45. Yang sering jadi landasan pasal karet," ucap Mardani.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli