Netral English Netral Mandarin
banner paskah
03:13wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Sentil Pemerintah Terkait Impor Beras, Faisal Basri Ungkap Modus Pemburu Rente

Senin, 15-Maret-2021 08:10

Ilustrasi impor beras
Foto : emiten news
Ilustrasi impor beras
37

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ekonom Faisal Basri mengatakan kalau kebijakan impor beras merupakan bagi-bagi jatah kuota yang ada. 

Apalagi, kata Faisal langkah ini menjadi keuntungan bagi pihak yang mengambil selisih harga. Selain, volume kuota impor relatif besar. 

"Bagi-bagi kuota impor sudah lama menjadi kelaziman dalam berbagai komoditas strategis seperti beras, gula, garam, daging, dan bawang putih," tulis Faisal seperti dilansir dalam situs resmi Faisal basri.com Jakarta, Senin (15/3/2021). 

Faisal menambahkan pemicunya adalah selisih harga yang relatif lebar antara harga domestik dan harga internasional. Lebih menggiurkan lagi, volume impornya relatif sangat besar, mencapai jutaan ton untuk tiga komoditas pertama

"Salah satu kondisi ekstrem terjadi pada Oktober 2019. Harga beras eceran di Indonesia kala itu Rp13.978/kg. Pada waktu yang sama, harga beras Vietnam setara dengan Rp4.561," tulisnya. 

Dia pun mencatatkan selisih harga yang lebih dari tiga kali lipat itu amat menggiurkan. Seandainyanya pun dibandingkan dengan harga eceran tertinggi untuk beras medium di Jawa (Rp9.450/kg), selisihnya dengan beras Vietnam masih dua kali lipat. 

"Katakanlah beras impor Vietnam sampai di pasar domestik menjadi Rp7.000/kg, keuntungan yang diraup setidaknya Rp2.500/kg. Dikalikan dengan 1 juta ton, maka keuntungan bersih bisa mencapai Rp2,5 triliun," tulisnya lagi. 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Taat Ujianto