Netral English Netral Mandarin
banner paskah
00:05wib
Indonesia Corruption Watch menilai pengelolaan internal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bobrok. Kapal selam KRI Nenggala-402 yang hilang kontak saat melakukan latihan di perairan Bali karam di kedalaman 600-700 meter.
Yakin Wacana Presiden 3 Periode Bukan dari Jokowi, Fahri: Saya Sudah 2 Kali Tanya Langsung...

Kamis, 18-Maret-2021 01:15

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah
Foto : Is
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut menyoroti wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode yang kembali mengemuka beberapa hari terakhir. Fahri yakin, wacana tersebut bukan berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dugaan saya (kalau kita tidak naif), ini kemudian menjadi berita di sosial media yang sudah sering terjadi, dan kita over acting dengan berita-berita itu," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/3/2021).

"Atau yang kedua memang ada kelompok yang menghembuskan isu ini, untuk kepentingan kelompoknya tentu. Itu lah yang saya kira harus kita lacak sekarang ini," sambungnya.

Alasan Fahri yakin wacana tersebut bukan berasal dari Jokowi, karena ia sudah dua kali bertanya langsung kepada Presiden, dan jawaban Jokowi tetap sama yakni tidak ingin menjabat presiden tiga periode.

"Sebab kalau dari presiden sendiri tidak mungkin. Mengapa? Saya sendiri pernah dua kali bertanya langsung kepada presiden soal ini sebelum berakhir jabatan, dan jawabannya bulat, beliau (Jokowi) katakan tidak ingin dikenang sebagai orang yang menginginkan jabatan kembali. Apalagi itu memerlukan perubahan konstitusi," ungkap Fahri mengutip jawaban Presiden Jokowi.

Fahri menyayangkan dibesar-besarkannya isu perubahan masa jabatan presiden. Padahal sebenarnya isu itu sudah selesai sampai di tingkat presiden, karena bukan isu yang bersumber dari presiden.

Karenanya, mantan Wakil Ketua DPR itu meminta para elite negeri ini jangan sibuk atas sesuatu yang sebenarnya bukan bersumber dari sumber yang sebenarnya.

"Apalagi kemudian ikut-ikutan mengangap Jokowi yang bersalah. Padahal, sebenarnya perubahan konstitusi itu nyaris tidak di tangan presiden, melainkan ditangan MPR. Karrena itu, kalau pun toh ada, presiden disitu hanya terlibat diujung dia ketika MPR sudah mengajukan perubahan. Tapi, presiden tidak ikut," terangnya.

"Jadi saya kira, kita lah yang harusnya tepat untuk mengambil kesimpulan bahwa ini bukan berasal dari sumber yang legitimate. Gitu loh. Karena memang disayangkan juga dari juru bicara Istana memang dengan mantab menjawabnya itu, sehingga menciptakan spekulasi yang berlanjut," jelas Fahri.

Ketimbang meributkan hal yang belum tentu kepastiannya, lanjut Fahri, sekarang ini sebaiknya fokus persoalan yang ada di depan mata, karena ada banyak isu penting yang harus dihadapi dan diharapkan bisa diatasi bersama, yakni pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya, ada bencana alam, krisis kesehatan, ada krisis ekonomi yang akan datang dan mungkin sudah mulai melanda.

"Mestinya isu-isu kemanusiaan lah yang menjadi perhatian kita semua. Jangan lah kita mengambil waktu publik degan isu yang remeh temeh seperti isu periodesasi presiden. Sebaiknya para elite dan kaum intelektual fokuskan perhatian untuk bagaimana Indonesia ini keluar dari berbagai persoalan yang ada di depan mata," pungkas eks politisi PKS itu.

Seperti diketahui, wacana masa jabatan presiden tiga periode sempat mencuat pada akhir 2019 lalu bersamaan dengan adanya usulan untuk mengamendemen UUD 945. Saat itu, Presiden Jokowi dengan tegas menolak wacana tersebut. Ia menilai, pihak yang menggulirkan wacana itu ingin cari muka dan menjerumuskannya.

Namun, beberapa hari terakhir isu itu kembali ramai dibicarakan setelah dibahas oleh pendiri Partai Ummat Amien Rais. Ia curiga ada skenario yang dimainkan rezim saat ini untuk meminta MPR menggelar sidang istimewa dan mengamendemen UUD 1945 mengenai ketentuan soal masa jabatan presiden supaya Jokowi bisa menjabat tiga periode.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi kembali menegaskan jika dirinya tidak berminat menjadi presiden selama tiga periode. Ia menyebut, konstitusi telah mengamanatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. 

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi pun mengingatkan agar jangan membuat isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru. Sebab, saat ini yang terpenting adalah fokus pada penanganan pandemi. "Jangan membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," ujar Presiden.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Taat Ujianto