Netral English Netral Mandarin
banner paskah
14:39wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
F-PKS: Insiden Sriwijaya Air SJ-182 Harus Jadi Dasar Evaluasi Seluruh Maskapai

Senin, 11-January-2021 23:48

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Suryadi Jaya Purnama
Foto : PKS.id
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Suryadi Jaya Purnama
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Suryadi Jaya Purnama menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta- Pontianak pada hari Sabtu (09/01/2021).

Pesawat Boeing 737-500 membawa 62 penumpang termasuk kru tersebut di perkirakan jatuh antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Suryadi berharap, operasi SAR dapat berjalan lancar yang diprioritaskan untuk evakuasi korban, setelah itu fokus kepada pencarian kotak hitam pesawat.

“Jatuhnya pesawat ini tentunya berpotensi memukul lebih jauh industri transportasi udara yang sudah mengalami penurunan sejak adanya pandemi Covid-19 ini. Oleh sebab itu evakuasi korban yang diikuti dengan recovery kotak hitam pesawat harus dilakukan secara cepat,” kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1/2021).

Hal ini, lanjut Suryadi, agar proses investigasi terhadap penyebab jatuhnya pesawat dapat segera dilakukan dan rekomendasi perbaikan dari KNKT dapat segera diberikan untuk menghindari kecelakaan lainnya.

“Apalagi beberapa waktu lalu Boeing sempat mengeluarkan peringatan terkait pesawat Boeing 737-500 yang telah diparkir selama tujuh hari berturut-turut rawan mengalami mati mesin di udara akibat korosi pada katup udaranya,” ujar pria yang akrab disapa SJP itu. 

Menurut SJP, perangkat ELT yang tidak memancarkan sinyal menjadi pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab dalam investigasi, sebab perangkat ini seharusnya berfungsi secara otomatis ketika terjadi benturan atau apabila terendam air.

“Semua ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan oleh pihak maskapai bahwa terhadap pesawat tersebut telah dilakukan perawatan sebagaimana mestinya," paparnya. 

"Walaupun tentunya faktor-faktor lainnya seperti faktor cuaca juga harus diinvestigasi apakah turut berkonstribusi terhadap kecelakaan ini. Karena biasanya kecelakaan pesawat merupakan rangkaian dari beberapa kejadian, sehingga tidak disebabkan oleh satu faktor saja,” jelas SJP. 

Anggota Komisi V DPR ini menambahkan, faktor kebijakan atau regulasi juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kejadian ini.

“Telah banyak contoh ketidaktegasan Pemerintah terhadap maskapai penerbangan, misalnya terkait masalah kompensasi kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang tidak kunjung selesai hingga terjadinya kecelakaan lain pada hari ini adalah salah satu contoh lemahnya kontrol Pemerintah terhadap maskapai,” jelasnya.

Kemudian, Suryadi menyebut, berlakunya UU No.11 tahun 2020 Cipta Kerja yang banyak menghapus pasal-pasal didalam UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana salah satu contohnya adalah pengubahan Pasal 118 ayat 1 huruf f yang tadinya mewajibkan angkutan udara niaga untuk melaporkan kegiatan angkutan udara setiap bulan sekarang tidak lagi disebutkan secara pasti jangka waktunya, padahal untuk angkutan udara bukan niaga pada Pasal 118 ayat 3 huruf c jangka waktu pelaporan tidak diubah tetap setiap bulan.

“Hal ini semakin menegaskan bahwa kontrol dan pengawasan Pemerintah sangat lemah terhadap maskapai penerbangan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, terang SJP, FPKS berharap jatuhnya pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air SJY 182 harus menjadi dasar evaluasi bagi seluruh maskapai penerbangan agar selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan penerbangan dengan memperhatikan faktor cuaca dan selalu melakukan perawatan pesawat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pesawat dapat benar-benar terkondisikan untuk laik terbang.

“FPKS juga berharap Pemerintah mengawasi secara ketat dan bertindak tegas apabila terdapat maskapai penerbangan yang tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan, dan hal ini bisa dimulai dengan cara segera menyelesaikan masalah kompensasi terhadap ahli waris kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang masih belum selesai," ungkapnya.

"Selain itu dengan segera dilakukannya investigasi dan dikeluarkannya rekomendasi dari KNKT, diharapkan nantinya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan membantu industri angkutan udara agar tidak merosot lebih jauh di masa pandemi ini,” tutup Suryadi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli