Netral English Netral Mandarin
banner paskah
04:06wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Elit PKPI: Mending Komnas HAM jadi LSM Saja, Namanya LSM HAMHIMHUM

Senin, 04-January-2021 08:00

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi.
Foto : PKPI
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi.
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menduga, Komnas HAM tidak bisa membedakan antara kritik dengan fitnah, memaki dan menyebarkan permusuhan. 

Hal itu disampaikan Teddy mengomentari survei internal Komnas HAM yang menunjukan banyak warga takut mengkritik pemerintah dan menyampaikan pendapat di media sosial. 

"Mungkin Komnas HAM tidak bisa membedakan mana kritik, mana yang memfitnah, memaki dan menyebarkan permusuhan," tulis Teddy di akun Twitter-nya, Minggu (3/1/2021). 

Menurut Teddy, Pemerintah tidak pernah menangkap warga yang melontarkan kritik. Bahkan, lanjutnya, ada juga yang telah memfitnah dan menyebarkan permusuhan tapi tidak diproses hukum".

"Apakah pernah ada kritik yang ditangkap? Bahkan yang memfitnah, memaki dan menyebarkan permusuhan, banyak yang tidak ditangkap. @KomnasHAM," ungkapnya.

Teddy juga merasa heran dengan Komnas HAM yang selama ini seperti menutup mata ketika pemerintah dan negara terus dizalimi atas nama kebebasan berpendapat. 

"Pemerintah dan negara terus dizolimi atas nama kebebasan berpendapat, apakah @KomnasHAM tidak melihat itu?," cuit @TeddyGusnaidi.

Lebih lanjut, Teddy berpendapat, jika Komnas HAM dibentuk hanya untuk menyerang pemerintah, maka sebaiknya dijadikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Kalau Komnas HAM dibentuk hanya untuk menyerang pemerintah, mending jadikan LSM saja. Biar gak mubazir dana negara. Saya usul Nama LSM nya HAMHIMHUM," sentil Teddy. 

Sebelumnya, catatan akhir tahun Komnas HAM memaparkan sejumlah isu prioritas terkait HAM sepanjang tahun 2020, salah satunya soal kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. 

Dalam catatan itu, Komnas HAM mengaku melakukan survei internal pada Juli sampai dengan Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi terkait kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. 

Hasilnya, sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah. Sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial. 

"Ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi bahkan terjadi di lingkungan kerja/kampus/sekolah sebanyak 20,2 persen," tulis Komnas HAM dalam siaran persnya, Rabu (30/12/2020). 

Menurut Komnas HAM, hasil survei itu mencerminkan bahwa pemerintahharus memberikan penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam lingkup pendidikan dan akademik,melakukan reviu atas UU ITE serta menyegerakan pembahasan RUU Perlin-dungan Data Pribadi.

"Komnas HAM RI menyerukan bahwa penindakan berlebihan apalagi mempidanakan orang yang sedang menyampaikan pendapat dan ekspresi tidak perludilakukan karena berpotensi memberangus HAM dan demokrasi," tegas Komnas HAM dalam catatan akhir tahunnya. 

Lebih lanjut, Komnas HAM menyebut telah menetapkan Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi sebagai panduan dan pemaknaan tentangbagaimana pemeriantah menghormati dan melindungi hak atas kebebasanberkumpul dan berorganisasi sesuai dengan koridor hukum dan HAM. 

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani