Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:52wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Warga Masih Aktif di FPI Bakal Ditindak Jaksa Agung, EK: Organisasi Terlarang, Mirip PKI

Sabtu, 09-January-2021 18:06

Warga Masih Aktif di FPI Bakal Ditindak Jaksa Agung, Eko Kuntadhi sebut FPI sebagai Organisasi Terlarang, Mirip PKI
Foto : Istimewa
Warga Masih Aktif di FPI Bakal Ditindak Jaksa Agung, Eko Kuntadhi sebut FPI sebagai Organisasi Terlarang, Mirip PKI
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Front Pembela Islam telah resmi dibubarkan oleh pemerintah karena dicap sebagai organisasi terlarang. Warga yang masih aktif di ormas yang dipimpin Habib Rizieq Shihab bakal ditindak tegas.

Pernyataan itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dia mengaku akan menindak tegas orang-orang yang masih aktif di FPI baik yang ada di Jakarta maupun di daerah-daerah di Indonesia.

"Penindakan secara tegas apabila masih ada jajaran maupun anggotanya baik di pusat maupun daerah yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi," kata Burhanuddin lewat keterangan resmi kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).

Menanggapi pernyataan Burhanuddin, pegiat media sosial Eko Kuntadhi, Sabtu (9/1/21) mencuit pendek, menyebut FPI, katanya sebagai organisasi terlarang mirip PKI.

"Organisasi terlarang. Mirip PKI..." tegas Eko.

Sementara sebelumnya diberitkan, Jaksa Agung Burhanuddin juga meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini atau langkah antisipasi terhadap respons pendukung dan simpatisan FPI. Khususnya, di pusat ataupun daerah yang dapat mengancam serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

"Terlebih pula mengantisipasi potensi dampak dengan adanya wacana deklarasi perubahan nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam," katanya.

Pemerintah sebelumnya resmi membubarkan FPI pada 30 Desember 2020. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun telah memblokir atau melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas 59 rekening bank milik FPI.

Hal itu dilakukan PPATK dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

PPATK sendiri diketahui memiliki kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"(PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya," demikian dalam keterangan resmi PPATK seperti dikutip Suara.com, Rabu (6/1/2021).

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto