Netral English Netral Mandarin
banner paskah
14:39wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Dukung Revisi UU ITE, Musni: Segera Pula Bubarkan BuzzeRp yang Menurut MUI Haram

Rabu, 17-Februari-2021 08:25

Sosiolog Musni Umar.
Foto : Demokrasi
Sosiolog Musni Umar.
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sosiolog Musni Umar mendukung wacana pemerintah untuk merevisi Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Alasannya mendukung revisi UU ITE, karena pasal karet dalam UU tersebut dianggap bertentangan dengan demokrasi dan sudah banyak memakan korban.

Musni berharap, wacana merevisi UU ITE yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa segera ditindaklanjuti oleh mayoritas fraksi di DPR yang merupakan pendukung pemerintah.

"Saya apresiasi dan dukung revisi UU ITE yang melawan demokrasi," tulis Musni di akun Twitternya, Selasa (16/2/2021).

"Saya berharap DPR yang 80 ?rkoalisi mendukung pemerintah merespon cepat pernyataan Presiden Jokowi untuk segera merevisi UU ITE yang sudah banyak memakan korban," katanya.

Selain itu, Musni juga mendesak supaya buzzeRp segera dibubarkan. Pasalnya, ia menyebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat fatwa terkait aktivitas buzzer di media sosial.

"Segera pula buzzeRp dibubarkan yang menurut MUI haram hukumnya," cuit Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Presiden mengingatkan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang bisa diterjemahkan secara multitafsir.

"Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya," tulis Presiden di akun Twitternya, @jokowi, Selasa (16/2/2021).

"Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati," sambungnya.

Presiden Jokowi menjelaskan, semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, lanjutnya, jika penerapan UU ITE menimbulkan rasa tidak adil, maka UU tersebut perlu direvisi.

"Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," pungkasnya.

Sementara soal buzzer, MUI telah menerbitkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam fatwa itu, diatur mengenai hukum aktivitas buzzer di media sosial.

Salah satu poin dalam fatwa tersebut menyatakan aktivitas buzzer diharamkan jika menyebarkan informasi kabar bohong (hoaks), fitnah, perundungan, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis untuk memperoleh keuntungan. Pihak yang mendukung atau memfasilitasi juga diharamkan.

"Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya," bunyi fatwa MUI itu. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani