Netral English Netral Mandarin
banner paskah
19:19wib
Isu reshuffle kabinet kian mengemuka pasca rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Satgas Penanganan Covid-19 memastikan pengembangan vaksin Merah Putih tetap berjalan dan tidak terpengaruh peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.
Dugaan Korupsi Pembelian Lahan, Komisi B DPRD DKI Panggil Perumda Sarana Jaya

Senin, 15-Maret-2021 13:40

Ketua Komisi B, Abdul Aziz.
Foto : DPRD DKI Jakarta
Ketua Komisi B, Abdul Aziz.
30

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kasus dugaan korupsi Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) yang merugikan negara hingga ratusan miliar itu masih menyisakan pertanyaan besar bagi masyarakat DKI Jakarta.

Rencananya Komisi B DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat bersama Perumda Sarana Jaya. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi B, Abdul Aziz.

Dalam rapat tersebut, lanjut Aziz, pihaknya akan membahas kasus pembelian lahan yang menyeret Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan sebagai tersangka korupsi lahan tersebut.

"Ya, hari ini (siang) akan rapat bersama Sarana Jaya, kami akan tanyakan (kasus korupsi Sarana Jaya)," kata Aziz saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Sebelumnya, Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, Pemprov DKI harus transparan soal aset Bank Tanah. Informasi aset DKI harus disertai dengan rencana penggunaannya di waktu mendatang.

"Sehingga dapat mempersempit celah korupsi atau penyalahgunaan lahan," katanya, Minggu (14/3/2021).

Dengan keterbukaan ini, akan diketahui apakah lahan milik DKI sudah cukup untuk rencana pembangunan atau harus membeli tanah baru. Nirwono menambahkan, seluruh aset DKI berupa lahan yang selama ini terbengkalai juga harus diaudit.

DPRD DKI juga berperan mengaudit aset lahan serta ketersediaan bank tanah yang dilaporkan pemerintah. Menurut dia, legislator harus segera menginvestigasi kepemilikan lahan kepunyaan DKI.

“Serta memastikan rencana penggunaannya ke depan,” ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun, kasus pembelian lahan di Pondok Ranggon itu terungkap saat pemilik tanah yaitu Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus membatalkan jual-beli lahan tersebut lantaran sudah berbulan-bulan pembayaran tersebut tidak dituntaskan. Meskipun, lahan tersebut sudah dipanjar senilai Rp10 milyar.

Dari hasil penyidikan sementara KPK, Perumda Sarana Jaya telah memberikan uang sebesar Rp 275 miliar kepada Anja Runtuwene untuk pembelian tanah itu.

Diketahui, Anja merupakan pemilik PT. Adonara yang menjadi makelar jual-beli lahan tersebut.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli