DT: AHY Nggak Usah Lebay Deh, Kalian Sendiri yang Setting Seolah Ada Kudeta di Demokrat

Sabtu, 06-Februari-2021 16:45

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi PDIP, Dewi Tanjung (DT) berpendapat, isu adanya upaya pengambilalihan atau kudeta kepemimpinan Partai Demokrat (PD) yang dihembuskan oleh Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merupakan sebuah settingan. 

Menurutnya, isu tersebut disetting Partai Demokrat agar AHY seolah-olah dizalimi. Tujuannya, lanjut Dewi, untuk mendapatkan simpati publik. 

"AHY ngga Usah Lebay deh. Kalian sendiri yang setting seolah-olah ada Kudeta di Demokrat agar keliatan AHY TERDZOLIMI supaya mendapatkan simpati dari Masyarakat," tulis Dewi di akun Twitternya, Sabtu (6/2/2021). 

Dewi menambahkan, settingan demikian merupakan pola lama yang digunakan Demokrat. Ia menyebut cara-cara Demokrat itu menggelikan. 

"Pola lama di pake kembali. Cara-cara yang memuakan dan menggelikan yaa.. Norak bin Nyata," cuit @DTanjung15.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu AHY membeberkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Menurutnya, upaya 'mengkudeta' kepemimpinan PD ini dilakukan secara sistematis oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yakni pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Jokowi. 

Dijelaskan AHY, ada lima orang pelaku dibalik gerakan ini, yakni 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan. 

Bahkan, putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima, gerakan itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi persnya, Senin (1/2/2021).

Karenanya, AHY mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita itu. "Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelasnya.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi PDIP, Dewi Tanjung (DT) berpendapat, isu adanya upaya pengambilalihan atau kudeta kepemimpinan Partai Demokrat (PD) yang dihembuskan oleh Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merupakan sebuah settingan. 

Menurutnya, isu tersebut disetting Partai Demokrat agar AHY seolah-olah dizalimi. Tujuannya, lanjut Dewi, untuk mendapatkan simpati publik. 

"AHY ngga Usah Lebay deh. Kalian sendiri yang setting seolah-olah ada Kudeta di Demokrat agar keliatan AHY TERDZOLIMI supaya mendapatkan simpati dari Masyarakat," tulis Dewi di akun Twitternya, Sabtu (6/2/2021). 

Dewi menambahkan, settingan demikian merupakan pola lama yang digunakan Demokrat. Ia menyebut cara-cara Demokrat itu menggelikan. 

"Pola lama di pake kembali. Cara-cara yang memuakan dan menggelikan yaa.. Norak bin Nyata," cuit @DTanjung15.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu AHY membeberkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Menurutnya, upaya 'mengkudeta' kepemimpinan PD ini dilakukan secara sistematis oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yakni pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Jokowi. 

Dijelaskan AHY, ada lima orang pelaku dibalik gerakan ini, yakni 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan. 

Bahkan, putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima, gerakan itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi persnya, Senin (1/2/2021).

Karenanya, AHY mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita itu. "Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelasnya.