3
Netral English Netral Mandarin
22:21 wib
Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap selebgram Millen Cyrus usai terjaring razia di tempat hiburan malam pada Sabtu (27/2) di Jakarta Selatan dalam kondisi positif narkoba. Pemerintah resmi mengeluarkan daftar mobil yang mendapatkan keringanan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 0% mulai Senin (1/3) mendatang. Terdapat 21 mobil pajaknya digratiskan.
DPR Sebut Revisi UU Pemilu/Pilkada Masih Terbuka Masuk Prolegnas, Ini Alasannya 

Kamis, 18-Februari-2021 06:00

Anggota Fraksi PKB DPR Marwan Jafar
Foto : DPR
Anggota Fraksi PKB DPR Marwan Jafar
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Fraksi PKB DPR Marwan Jafar menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10/2016 tentang Pilkada masih terbuka untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 dan 2022 karena keduanya masih perlu dibahas secara mendalam antara eksekutif dan legislatif.

Menurut dia, UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang yang secara spesifik berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan meskipun memungkinkan kedua UU tersebut bisa digabung.

"Masih terbuka opsi UU Pemilu dan UU Pilkada dimasukkan dalam Prolegnas 2021 dan tahun mendatang, masih memungkinkan dibuka untuk direvisi," kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/2/2021).Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan bahwa eksekutif dan legislatif bisa melakukan riset dan studi dari berbagai negara sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat berjalan dengan baik meskipun di tengah pandemi COVID-19.

Ia menilai Indonesia harus mulai belajar melakukan riset dan studi di berbagai negara dengan situasi yang mirip dengan Indonesia sehingga ada metode yang baik untuk digunakan, termasuk penghitungan kursi DPR.

"Saya mengusulkan agar elite politik, baik yang di eksekutif maupun legislatif, untuk duduk bersama membahas UU Pemilu dan UU Pilkada," ujarnya.

Menurut dia, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak dalam situasi pandemi COVID-19.

"Dari sekarang harus ada regulasi dan simulasi yang matang, dan dibutuhkan infrastruktur yang memadai jika dilakukan pilkada, pemilu, dan pilpres secara serentak," katanya.

Reporter : Nazaruli
Editor : Nazaruli