Netral English Netral Mandarin
banner paskah
00:34wib
Indonesia Corruption Watch menilai pengelolaan internal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bobrok. Kapal selam KRI Nenggala-402 yang hilang kontak saat melakukan latihan di perairan Bali karam di kedalaman 600-700 meter.
Dorongan dan Larangan Mudik di Antara Gas dan Rem Ekonomi di Masa Pandemi

Jumat, 26-Maret-2021 18:54

Ilustrasi mudik
Foto : BBC Indonesia
Ilustrasi mudik
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rakyat Indonesia memang tetap wajib waspada dengan pergerakan pandemi Covid-19 yang meski saat ini relatif menurun namun bisa saja sewaktu-waktu meningkat lagi seperti yang terjadi di Indoa, Brasil, dan negara-negara di Benua Eropa.

Khusus dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, hendaknya pemerintah waspada dan satu bahasa dalam menyampaikan kebijakannya pada masyarakat. Pasalnya, pergerakan massa melalui mudik dan silaturahmi serta acara maaf-memaafkan dalam Lebaran berpotensi menjadi media penyebaran.

Larangan mudik yang diberlakukan harus dikomunikasikan secara baik dan mengena di hati rakyat. Sebelumnya sudah sempat terjadi miskoordinasi di mana Menteri Perhubungan menyatakan boleh mudik. Namun hari ini, Kamis (26/3/21), kebijakan itu dianulir dan dinyatakan mudik dilarang.

Hal seperti ini tak boleh terjadi mengingat akan membingungkan masyarakat dalam mempersiapkan perayaan Idul Fitri. 

Komunikasi dan sosialisasi larangan mudik secara tepat juga penting diperhatikan mengingat tahun sebelumnya, mudik sudah dilarang. Maka larangan di tahun ini diperkirakan akan cenderung resisten di akar rumput. Pennolakan dan nekat mudik diperkirakan akan tinggi. 

Tetap Harus Waspada

Mengenai kewaspadaan terhadap pandemi, Presiden Jokowi juga sempat menyinggung fenomena pandemi di negara lain.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan meningkatnya kembali penularan COVID-19 di Benua Eropa, India, Brasil, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar tidak terjadi di Indonesia.

Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, mengingatkan seluruh pihak di Tanah Air tidak lengah dan tetap waspada dengan penularan COVID-19.

Kewaspadaan harus tetap dijaga meskipun di Indonesia perkembangan kasus COVID-19 harian telah menurun signifikan.

“Di Eropa, di India yang sudah turun tahu-tahu melompat sampai 3-4 kali lipat. Kita Alhamdulilah di Januari 2021 pernah di angka 13 ribu kasus harian, 14 ribu kasus, bahkan 15 ribu kasus. Sekarang kita sudah turun dan berada di angka 5-6 ribu kasus dan akan terus kita turunkan,” ujar Presiden di depan para bupati.

Di India, Presiden Jokowi menjabarkan, terjadi kenaikan kasus COVID-19 harian hingga 59 ribu, sedangkan kenaikan kasus COVID-19 harian di Brasil sebanyak 90.500 kasus dan Amerika Serikat sebanyak 66 ribu kasus COVID-19 per harinya.

Meskipun kondisi Indonesia disebut lebih baik, Presiden mengingatkan kepala daerah jangan sampai lengah.

“Barang ini (COVID-19) tidak kelihatan, di mana juga kita tidak tahu, lewatnya apa kita tidak tahu, media penularannya juga kita tidak tahu, sebab itu satu-satunya jalan tetap waspada dan jangan lengah,” tutur Presiden Jokowi.

Jika Indonesia dapat terus menekan penularan COVID-19, maka pemerintah akan leluasa memberi kelonggaran untuk membuka kembali kegiatan-kegiatan ekonomi agar dapat memulihkan kesejahteraan masyarakat.

“Hati-hati, per sektor dulu jangan semua buka. Hati-hati, kenapa saya ceritakan di awal, India sudah anjlok turun, naik sekarang, naik melompat, Eropa gelombang COVID-19 ke-3 sudah turun melompat lagi 3-4 kali,” ujar Presiden.

Rem dan Gas Pemulihan Ekonomi

Presiden RI Joko Widodo juga mengingatkan bahwa upaya percepatan memang menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi domestik saat ini, tapi pemerintah tetap harus menyeimbangkan “rem” dan “gas” dalam menormalisasi aktivitas masyarakat.

“Percepatan pemulihan ekonomi menjadi kunci tapi sekali lagi gas dan rem harus diatur, seperti yang tadi saya sampaikan kalau buka pasar COVID-19-nya naik, hati-hati, per sektor dulu jangan semua buka, hati-hati,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Jika tidak menyeimbangkan rem dan gas dalam memulihkan ekonomi, Presiden Jokowi mengkhawatirkan akan berdampak pada peningkatan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India, dan negara-negara Eropa. Negara-negara tersebut kini harus memperketat lagi kegiatan warga setempat untuk mencegah penularan COVID-19.

“India sudah anjlok turun, naik sekarang, naik melompat, Eropa gelombang ke-3 sudah turun, melompat lagi 3-4 kali,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan beberapa aspek terpenting dalam kebijakan pemulihan ekonomi adalah pembukaan program padat karya seperti pembangunan infrastruktur desa. Kegiatan tersebut harus distimulus oleh instrumen fiskal pemerintah agar terjadi penyerapan banyak tenaga kerja yang menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat.

“Bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, padat karya, karena rakyat butuh pekerjaan dan butuh income,” ujarnya.

Presiden juga meminta pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten yang mengikuti musyawarah nasional itu, untuk terus membantu UMKM agar segera pulih, terutama pedagang mikro dan pedagang kecil, seperti pedagang pasar, asongan dan pedagang kaki lima.

“Karena mereka yang terdampak atau kalau di daerah ada pariwisata, ini juga paling terdampak berikan suntikan ke sana,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga diminta untuk memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri, ketimbang membeli produk impor. Hal ini untuk membantu pemulihan industri domestik agar mereka memiliki pendapatan untuk dikonversi menjadi modal dan mampu kembali meningkatkan produksi serta menyerap tenaga kerja.

“Jangan sekali-sekali membeli untuk proyek pemerintah, membeli produk asing, untuk apa ? Biar ada demand, biar ada konsumsi, kalau demand dan konsusmsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri juga meningkat sehingga tidak ada yang PHK terhadap karyawan,” ujarnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto