3
Netral English Netral Mandarin
22:38 wib
Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap selebgram Millen Cyrus usai terjaring razia di tempat hiburan malam pada Sabtu (27/2) di Jakarta Selatan dalam kondisi positif narkoba. Pemerintah resmi mengeluarkan daftar mobil yang mendapatkan keringanan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 0% mulai Senin (1/3) mendatang. Terdapat 21 mobil pajaknya digratiskan.
Makan Malam dengan Elit Golkar, Pigai Sarankan, Tolak DOB Papua!

Jumat, 12-Februari-2021 13:15

Natalius Pigai bertemu dengan beberapa elit Partai Golkar.
Foto : Twitter @nataliuspigai2
Natalius Pigai bertemu dengan beberapa elit Partai Golkar.
2

JAKARTA, METRALNEWS.COM - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam cuitan diakun Twitternya, tokoh Papua itu mengunggah foto makan malam dengan sejumlah elit Golkar.

Dalam makan malam dengan beberapa elit Golkar tersebut, Pigai mengaku memberi saran soal Papua, salahsatunya wacana penerapan daerah otonomi baru (DOB) terhadap Papua.

Dirinya menilai DOB merupakan politik pendudukan yang tak relevan di era modern. Tak hanya itu, DOB juga berpotensi konflik, seperti yang dialami Sudan dan Yugoslavia. Ia pun menegaskan menolak DOB.

"Makan Malam dgn Elit Golkar. Senior Bang Mekeng, Ketua Komisi 2 DPR RI, WaKetua Komisi 9 & DPR Sari. Sy beri saran soal Papua. DOB itu politik pendudukan tdk relevan di era Modern. Potensi perang spt di Sudan & Yugoslavia bisa terjadi. Dilawan scr massif Papua kuat. Tolak DOB!," kata Pigai dalam akun Twitternya.

Sebelumnya Majelis Rakyat Papua (MRP) menyebut usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan kepentingan elit politik tertentu, sebab belum mendapat persetujuan rakyat.

Menurut Ketua MRP Papua Timotius Murib, usulan pemekaran untuk saat ini dinilai sangat tidak mendesak. Dengan demikian, dia menyarankan pihak DPD RI agar tak menggubris usulan pemekaran yang disampaikan pihak tertentu itu.

“Kendati ada rombongan bupati yang datang ke DPD RI, saya minta tidak usah terima. Sebab tidak boleh sembarangan usulkan pemekaran di Papua,” terang dia di Jayapura beberapa waktu lalu.

Ia katakan, usulan pemekaran di Papua sejatinya harus mendapat persetujuan tiga lembaga yakni Gubernur, MRP dan DPR Papua selain masyarakat.

Pihaknya pun mempertanyakan pemekaran yang diusulkan itu, sebab sampai saat ini banyak masyarakat asli Papua yang mati demi kepentingan elit politik tertentu.

“Untuk itu, sekali lagi DPD RI kita minta jangan terima usulan pemekaran. Tahan dulu karena perintah Undang Undang Nomor 21 Tahun tentang Otsus bagi Papua seperti demikian,” tegas dia.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP