Netral English Netral Mandarin
banner paskah
07:19wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Din Syamsuddin Dilaporkan Radikalisme, HNW: Tidak Rasional dan Aneh, Apa Kata Dunia? 

Sabtu, 13-Februari-2021 23:00

Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR.
Foto : dpr.go.id
Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR.
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) merasa heran atas adanya pelaporan kode etik aparatur sipil negara (ASN) terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikalisme. 

Hidayat mengatakan, Din Syamsudin baru saja menjadi pembicara pada Perayaan Al Azhar di Mesir untuk Persaudaraan Kemanusiaan Dunia, sebuah forum internasional yang diinisiasi Syaikh Al Azhar bersama Paus Fransiskus untuk mengarusutamakan moderasi dan menolak radikalisme. 

"Maka sangat tidak rasional dan aneh, bila tokoh terhormat yang diterima dan dikenal sangat luas sebagai anti radikalisme dan sangat moderat sekelas Prof. Din itu dituduh radikal. Wajarnya KASN dan Kementerian Agama (Kemenag) mengkritisi dan tidak mengamini laporan aneh tersebut. Dan lebih aneh lagi, kalau sampai meluluskan aduan tersebut. Apa kata dunia?” kata HNW dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2/2021).

Hidayat mengakui bahwa KASN memang memiliki kewenangan untuk mengawasi kode etik dari setiap ASN, serta memeriksa laporan yang masuk ke lembaga tersebut. Sekalipun demikian, wajarnya KASN berlaku selektif dengan memverifikasi laporan-laporan yang masuk, agar menjaga profesionalitas, dan tidak membuang energi institusi yang memiliki tugas yang sangat penting tersebut.

“Laporan terhadap Prof. Din atas tuduhan radikalisme itu jelas tidak masuk akal. Dan bila KASN tetap akan memeriksa laporan ini, seharusnya KASN paham bahwa yang diadukan adalah tokoh Nasional dan Internasional yang sangat dikenal moderat dan anti radikalisme yaitu Prof Din Syamsuddin, tokoh yang sudah dua periode memimpin PP Muhammadiyah, dan di MUI pernah dipercaya sebagai ketua umum, wakil ketua umum atau ketua dewan pertimbangan," ujarnya. 

"Beliau juga pernah dipercaya menjabat sebagai Chairman World Peace Forum, Honorary President World Conference on Religions for Peace (WCRP), dan sampai sekarang masih diamanahkan sebagai Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC). Beliau tokoh dan aktivis yang justru dikenal moderat dan anti radikalisme,” papar HNW.

Kiprah Din Syamsuddin itu, lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menunjukkan bahwa sikap anti radikalisme dan paham moderat Din tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga oleh dunia internasional.

“Akan jadi preseden buruk, dan berdampak luas, bila tokoh sekaliber Prof Din yang moderat dan antiradikaliame, malah dituduh sebagai radikal. Maka mestinya KASN menyelidiki, dan Umat waspada, apa motif dibalik pelaporan ini. Pengalihan issu? Pecah belah Umat ? Pendiskreditan tokoh-tokoh Umat ?” tukasnya.

Lebih lanjut, HNW merasa perlu bersuara karena khawatir kalau isu radikalisme ini hanya digunakan segelintir pihak untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah dan memecah belah bangsa. Ia mengatakan bahwa dalam dunia demokrasi, kritikan terhadap pemerintah adalah vitamin, dan perlu dilakukan oleh setiap warga negara, sebagai bahan koreksi dan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Presiden Jokowi sendiri meminta agar Rakyat aktif memberikan kritik kepada Pemerintah. Nah Prof Din justru termasuk yang aktif mengkritik Pemerintah secara konstruktif, dan memberi masukan solutif kepada pemerintah. Tapi tetap dalam koridor demokrasi, obyektifitas dan etika. Jangan sampai, ini menjadi preseden bahwa seorang yang mengkritik Pemerintah sesuai anjuran Presiden Jokowi, malah mudah di-stigma dan dilaporkan dengan tuduhan radikalisme yang jelas mengada-ada itu,” terangnya.

Oleh karena itu, HNW berharap agar KASN dan Kemenag bisa obyektif dan mempertimbangkan secara adil, profesional dan komprehensif rekam jejak Prof Din, seorang tokoh anti radikalisme.

“Ini harus dikritisi dan dikoreksi, agar tidak jadi preseden, agar tidak ada lagi tokoh yang orientasinya moderat, dan anti radikalisme, malah dengan mudah dituduh dan dilaporkan sebagai radikal hanya karena perbedaan pandangan atau pilihan potitik,” jelas Anggota Komisi VIII DPR ini.

“Sikap kritis konstruktif konstitusional seperti yang dilakukan Prof Din, wajarnya justru ditolerir untuk menguatkan komitmen NKRI sebagai negara hukum dan meningkatkan kualitas demokrasinya, sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi agar Rakyat lebih aktif menyampaikan masukan dan kritik untuk peningkatan dan perbaikan penyelenggaraan Negara,” pungkas HNW.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP