Netral English Netral Mandarin
banner paskah
11:42wib
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem mulai Rabu (14/4) hingga Kamis (15/4). Cuaca ekstrem ini diakibatkan Siklon Tropis Surigae. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Ada Peraturan Baru soal PPN dan PPh, Apakah Harga Pulsa dan Token Listrik akan Naik?

Minggu, 31-January-2021 13:05

Meteran Listrik PLN.
Foto : Istimewa
Meteran Listrik PLN.
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai berita pengenaan pajak atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher. 

Dia katakan, ketentuan tersebut tidak berpengaruh pada harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher. Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan.

"JADI TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCHER," tegas Menkeu, dikutip dari unggahannya, Minggu (31/1/2021).

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher, dan untuk memberikan kepastian hukum.

Penyederhanaan Pengenaan adalah sebagai berikut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021:

1. Pemungutan PPN 

a. Pulsa/kartu perdana dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). Sehingga distributor tingkat pengecer yang yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi. 

b. Token Listrik 

PPB tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual. 

c. Voucher

PPN tidak dikenakan atas nilai voucher karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang. PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual. 

2. Pemungutan PPh

Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak dimuka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan (dikurangkan) dalam SPT Tahunannya. 

"JADI TIDAK BENAR ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER," tegas Menkeu.

Menkeu pastikan, pajak yang dibayar juga akan kembali untuk rakyat dan pembangunan. "KALAU JENGKEL SAMA KORUPSI -MARI KITA BASMI BERSAMA..!," tutup dia.

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan HP