Netral English Netral Mandarin
banner paskah
14:43wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Denny Siregar Blak-blakan, Buzzer Memang Membahayakan dan Jadi Kambing Hitam

Minggu, 14-Februari-2021 09:55

Denny Ungkap Buzzer Memang Berbahaya tapi Mereka Tak Mengakui Malah Cari Kambing Hitam
Foto : Youtube/2045 TV
Denny Ungkap Buzzer Memang Berbahaya tapi Mereka Tak Mengakui Malah Cari Kambing Hitam
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar membongkar fakta-fakta keberadaan "buzzer" yang di masa sekarang memang "berbahaya" bagi sebagian pihak yang dirugikan.

Menurutnya dunia sudah berubah namun sayangnya media sering tidak mau mengakuinya sehingga malah mengkambinghitamkan mereka yang disebut "buzzer". Faktanya, saat menyalahkan buzzer, puluhan media besar bangkrut.

"Dunia sudah berubah, media sosial sekarang jadi raja. Media online kalah, tapi mrk tidak mau mengakuinya. Akhirnya cari kambing hitam, tuding buzzer. Disaat mereka sibuk menuding bukannya berusaha kreatif dan adaptasi, 29 media cetak bangkrut ga mampu biayai operasional..," ungkap Denny melalui akun FB-nya, Sabtu malam (13/2/21),

Ia juga mengunggah tautan channel Youtubenya berjudul: "Buzzer Itu Memang Berbahaya".

Dalam channel ini, ia menyinggung saat peringatan Hari Pers Nasional, yang ramai dibahas malah soal buzzer. Netizen, influencer, Key Opinion Leader dsb (yang sering disamaratakan sebagai buzzer) menjadi mimpi buruk industri pers di Tanah Air--dan juga di dunia.

Disrupsi teknologi dan demokratisasi media tidak mungkin ditahan. Kelompok elite lama (para pemilik media dan para jurnalis) akan mati ditelan zaman.

Video Denny menjawab pertanyaan Menagapa hanya pendukung Jokowi yang dituding buzzer, Apakah pemerintah membayar buzzer, Media kok jadikan cuitan buzzer sebagai berita, dan apakah Media lama akan bangkrut.

Pernyataan Budiman

Lain lagi dengan aktivis PDIP, Budiman Sudjatmiko. Ia juga turut menanggapi munculnya suara dari beberapa pihak, untuk menertibkan buzzer, atau orang yang memiliki pengaruh tertentu guna menyatakan suatu kepentingan di media sosial (medsos).

Suara yang menuntut buzzer ditertibkan salah satunya datang dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Menanggapi suara semacam itu, Budiman menegaskan susah bagi kita untuk menelikung hak setiap orang di era digital ini. Termasuk hak orang-orang yang kerap disebut sebagai buzzer itu.

"Dan jika kita menolak totalitarianisme negara yang bisa mengetahui isi platform digital warganya (yang multi-identitas itu!), jangan juga kita mendukung ideologi totaliter sesama warga," ujar Budiman seperti dinukil Gesuri.id.

Aktivis anti rezim Orde Baru itu melanjutkan, memberi dukungan dan pembelaan politik kepada siapapun, adalah 'halal' dalam demokrasi. Demikian juga menggunakan platform digital untuk menyalurkan dukungan dan pembelaan tersebut.

"Ketimbang melarang, berdebatlah. Lewat platform digital, juga jika ada waktu lewat tatap muka. Apa yang lebih progresif dari kebebasan berpendapat yang diikuti tradisi debat?" ujar Budiman.

Budiman mengakui, memang menyedihkan melihat kualitas sebagian pengguna medsos atau netizen. Dan adalah tugas kita semua untuk menangani hal tersebut, dengan meningkatkan literasi politik.

"Tapi alat-alat yang disediakan kemajuan teknologi ini gak bisa dicabut, kecuali kita totaliter. Sejauh tak rasis & pro kekerasan, ya layani atau cuekkin aja," ujar Budiman.

Budiman pun mengungkapkan, dirinya juga beberapa kali dibully dan diserbu akun-akun netizen yang bahkan mencari-cari kekeliruan manusiawinya, sebagai rujukan untuk membully. Hal itu terjadi baik saat  dirinya menjadi oposisi ataupun di saat pro pemerintah.

"Kalau sempat kulayani debat, atau kucuekkin. Tapi itu bukan alasan untuk jadi totaliter," tegas Budiman.

"Teknologi pun menyediakan alat memblock akun-akun itu. Melakukannya adalah hak kita. Jadi lindungi hak kita dalam batas-batas demokratis. Bukan cuma karena kita percaya demokrasi, tapi juga karena adanya kita juga bagian dari demokrasi. Debat, cuekkin atau block. Sila pilih," tambahnya.

Ketua Innovator 4.0 Indonesia itu melanjutkan, kebebasan berpendapat tanpa tradisi debat, sama dengan saling hujat. Dia mengakui, dulu tradisi debat  tidak berkembang di sekolah-sekolah di negeri ini.

Budiman pun mengusulkan, acara Cerdas Cermat yang ada dahulu, diganti dengan Ajang Debat antar sekolah. Melalui Ajang Debat itu, anak-anak bangsa akan diasah nalar dan nyali, yang lebih penting dibandingkan 'banyak-banyakkan' pengetahuan.

"Kamu kritis? Hargai orang yang berbeda denganmu untuk juga kritis. Keberatan dengan bahasa mereka? Ajak salah satunya berdebat, selesaikan urusan. Yang lain akan terdiam. Gak suka berdebat cuma suka berpendapat? Ya akui dirimu setengah matang, tapi jangan minta bungkam hak orang," tegas Budiman.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto