Netral English Netral Mandarin
06:52wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Denny: Di Jakarta Lagi Ramai, Tikus-Tikus Saling Menggigit Temannya, Netizen: Itu Sandiwara Semua, Biar Ga Bisa….

Selasa, 16-Maret-2021 18:16

Denny Siregar
Foto : Terkini.id
Denny Siregar
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Diduga menyindir polemik korupsi yang membelit Program Unggulan Anies Baswedan yakni Pengadaan lahan untuk Rumah DP Rp0, pegiat media sosial Denny Siregar membuat cuitan jahil. 

Kata Denny, saat ini di Jakarta sedang ramai tukus-tikus saling menggigit temannya. 

“Di Jakarta lagi rame. Tikus2 saling menggigit temannya..,” kata Denny, Selasa (16/3/21).

Banyak warganet memberikan tanggapan. Berikut di antaranya:

BambangPartodewo: “Cari selamat....habis bancaan soalnya. Tindak Tegas Para Perusuh Bangsa.”

@MudasirRomini: “Lagi tepuk tangan ,dengan merasa puas ,telah merusak Kota & rakyat DKI ,paling cuma cengar cengir,ngeles ngalor ngidul,ngetan ngulon,muter mbalik lagi ,maklum terlahir dari rahim koruptor.” 

@delanohenryp: “Itu  sandiwara semua... biar  ga bisa di lacak..  jadi di dalam saling bikin  berkelahi..  aman2  nanti.”

The Greatest Motivator: “Seleksi alam.”

Sementara sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertanggungjawab atas kasus korupsi pengadaan lahan Program Rumah DP Nol Rupiah di Cipayung, Jakarta Timur.

Politikus PDIP itu mengklaim, dirinya hanya mengesahkan usulan anggaran yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sehingga kata Pras, dia hanya menjalankan fungsinya sebagai ketua Badan Anggaran.

"Ya gubernur (yang bertanggungjawab). Gubernur tahu kok. Makanya masa Wagub enggak bisa menjawab, enggak ngerti masalah program DP Nol Rupiah. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang diminta. Perencanaan pertamanya dari gubernur, lalu diarahkan ke saya," kata Edi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3).

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku tidak mengerti maksud dari ucapan Ketua DPRD itu. Menurutnya, yang harus bertanggungjawab terhadap kasus korupsi pengadaan lahan tersebut bukan hanya Anies saja. Namun kata Riza, DPRD DKI selaku badan legislatif juga harus bertanggungjawab.

"Saya belum paham maksud ketua DPRD menyampaikan demikian. Yang pasti semua pembangunan di Kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif," kata Riza saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/3).

Oleh karena itu, terkait pengusutan kasus korupsi ini, Riza akan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Riza mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati seluruh keputusan yang dibuat oleh KPK selaku lembaga negara yang berwenang.

"Saya kira KPK sangat profesional dan mengerti. Tahu siapa yang harus ditanya, klarifikasi, dan dipanggil. Kami serahkan mekanismenya seperti yang selama ini dilakukan KPK, kami hormati," kata Riza.

Dia menilai, pemanggilan saksi terhadap Gubernur Anies terlalu jauh. Sebab, kata Riza, setiap jajaran Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing.

"Saya tidak ingin menduga-duga ya tapi saya kira tidak sejauh itu. Kalau semua urusan BUMN, kemudian Menteri BUMN-nya dipanggil, lalu ketika urusan BUMD, gubernur dan wagub-nya dipanggil, ya tidak bisa kerja kita semua," kata Riza.

Oleh karena itu, Riza yakin bahwa KPK akan memanggil saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini dan menurutnya KPK cukup profesional untuk menentukan saksi-saksi tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

"Kita mulai dari pak Gubernur, saya selaku Wagub, Sekda, Wali Kota, sampai kelurahan punya tugas dan fungsi masing-masing," kata dia.

"Di dewan juga demikian. Mulai dari Ketua, wakil, ketua fraksi, ketua komisi, sampai anggota. Semua sudah diatur tugas, fungsi, kedudukan, dan kewenangannya sesuai Undang-Undang," ungkapnya dinukil Merdeka.com.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa para penyidik tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus ini. Menurutnya, keterangan saksi dibutuhkan untuk memperjelas kontruksi kasus karena sejauh ini, KPK belum mengumumkan detail tersangka dan konstruksi kasus.

"Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat, yang merasakan, kemudian yang mengetahui peristiwa ini. Kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin, nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil," ujar Ali di Gedung KPK, Senin (15/2).

Diberitakan sebelumnya, KPK membuka penyidikan kasus baru, yakni dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta. 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto