Netral English Netral Mandarin
banner paskah
22:53wib
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan pedangdut Rhoma Irama sebesar Rp1 miliar melawan PT Sandi Record. Komisi IX DPR akan memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang masih mengizinkan Vaksin AstraZeneca untuk digunakan di Indonesia.
CPI Jeblok, Indonesia Darurat Korupsi, Mardani Minta Presiden Lakukan Ini... 

Jumat, 26-Februari-2021 23:45

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera
Foto : DPR.goid
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera prihatin dengan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2020 yang jeblok berdasarkan rilis dari Lembaga Transparency Internasional (TII) Indonesia 2020.

Mardani menyebut, berdasarkan rilis tersebut, Persepsi Korupsi Indonesia turun dari skor 40 (dalam skala 0-100) pada 37 pada 2020.

“Laporan TII 2020 menjadi pukulan telak buat pemerintah. Hasil ini merupakan retrogasi (kemunduran) penanganan korupsi di Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia darurat korupsi!” kata Mardani seperti dilansir dari laman fraksi.pks.id, Jumat (26/2/2021).

Jebloknya CPI Indonesia 2020 ini, lanjut Mardani, juga bersamaan dengan turunnya Skor Indeks Demokrasi Global (IDG)2020 yang dilansir Economist Intelligence Unite (EIU).

“Nilai IDG Indonesia menyentuh angka 5,27 dari 5,44. Indonesia berada di peringkat ke 64, padahal tahun 2019, skor Indonesia 6,48,” ujar Anggota Komisi II DPR ini.

Dengan demikian, Mardani mengungkapkan indeks Demokrasi Indonesia merupakan terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. “Sangat memperihatinkan! Sudah lampu kuning karena CPI dan IDG tahun 2020 kita jeblok.” jelasnya. 

Untuk itu, Mardani mengusulkan perlu ada good will dari Presiden untuk perbaikan sistem politik dan sistem birokrasi di Indonesia untuk memerangi korupsi di Indonesia dan mengajak masyarakat untuk melakukan sosial control melalui media sosial sebagai pilar ke lima.

Ketua DPP PKS ini juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera berbenah dan memperbaiki CPI dan IDG Indonesia.“Presiden harus mendorong Institusi penegak hukum membenahi internalnya, sehingga fungsi pengawasan lebih optimal,” imbuhnya.

Lebih jauh, Mardani juga mengaku perihatin karena di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah di Indonesia, justru terjadi kemunduran demokrasi dan Persepsi Korupsi di Indonesia.

“Saya khawatir jika ini tetap di biarkan terjadi gejala neo otoritarianisme karena mengabaikan demokrasi,“ pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati