Netral English Netral Mandarin
01:52wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Caleg PKS Sesalkan Privatisasi Terselubung Saham Pegadaian dan PNM

Rabu, 10-Maret-2021 18:43

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak
Foto : DPR
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak
32

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak menyesalkan rencana pemerintah melakukan right issue saham BRI setelah bank pelat merah tersebut mengakuisisi saham negara seri B di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero). 

Amin menilai langkah tersebut sama saja dengan privatisasi saham kedua BUMN yang selama ini bersentuhan dengan usaha mikro dan melayani kebutuhan dana rakyat kecil tersebut.

Seperti diketahui, saham negara seri B di PNM dan Pegadaian mencapai sekitar 99%. Sedangkan kepemilikan saham pihak asing di BRI sebesar lebih dari 35%. Sebagaimana diketahui, dalam right issue, perseroan menawarkan hak (right) kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan saham baru dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham tersebut tidak mengambil haknya, maka ia dapat menjual hak-nya tersebut kepada investor lain.

“Ini sama saja dengan privatisasi terselubung terhadap PNM dan Pegadaian, meskipun kepemilikan saham oleh negara di BRI dominan. Saya khawatir hal itu akan mengubah fokus bidang usaha kedua BUMN pembiayaan usaha mikro tersebut,” tegas Amin melalui keterangan tertulis, Rabu (9/3/2021). 

Menurutnya, selama ini PNM dan Pegadaian memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan, lantaran turut melayani masyarakat yang tidak bisa dilayani bank atau nonbankable. Kedua BUMN tersebut juga berperan penting dalam membantu mencegah masyarakat terhindar dari jeratan rentenir. 

“Saya tidak yakin pemerintah tidak akan kehilangan kontrol terhadap holding ultra mikro yang dibentuk karena sebanyak 40% sahamnya dimiliki swasta terutama pihak asing. Selain itu pemerintah juga bakal kehilangan referensi untuk mengatur usaha gadai yang tengah tumbuh marak di Indonesia,” ujar Amin.

Amin menyebut, dirinya tidak anti investasi asing, namun karena PNM dan Pegadaian menyangkut hajat hidup rakyat kecil, maka ia menolak privatisasi saham kedua BUMN tersebut. Selain itu, dari sisi kinerja dan performa, kedua BUMN tersebut sangat bagus kinerjanya dengan tingkat kredit bermasalah yang sangat rendah. Artinya, selama ini mereka mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik.

Semestinya, lanjut Amin, holding BUMN ultra mikro itu fokus pada upaya memperbesar kredit atau bantuan modal bagi usaha mikronya. Bagaimana UMKM yang selama ini kesulitan mengakses permodalan dibantu dan dibimbing, termasuk usaha pertanian dan nelayan yang selama ini BRI saja kesulitan menyentuh mereka.

“Ini kok malah mendahulukan privatisasi sahamnya, ketimbang fokus pada upaya permodalan UMKM, khususnya pelaku usaha ultra mikro," pungkas Amin.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati