Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:31wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Buzzer Serang Pengkritik, Mardani: Ini Kanker yang Harus Diberantas

Kamis, 11-Februari-2021 13:45

Mardani Ali Sera, politikus PKS.
Foto : dpr.go.id
Mardani Ali Sera, politikus PKS.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, fenomena buzzer menyerang pengkritik justru membuat persepsi publik pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi buruk. Karenanya, ia berpendapat bahwa para buzzer harus diberantas.

Hal tersebut disampaikan Mardani terkait pernyataan pihak Istana bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras demi pembangunan yang lebih terarah dan benar.

"Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik dan justru membuat persepsi publik pada Pak @jokowi jadi buruk," tulis Mardani di akun Twitternya, Rabu (10/2/2021).

Menurut Mardani, Presiden Jokowi perlu membaca hasil survei yang menyebut masyarakat kini ketakutan menyampaikan pendapat di ranah publik dan juga soal menurunnya indeks demokrasi di Indonesia.

"Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Indeks demokrasi Indonesia tahun ini pun turun," ungkap Mardani.

Terkait hal itu, Mardani berpendapat pemerintah perlu membangun suasana kultur dan iklim yang di mana masyarakat tidak takut berpendapat. Salah satu caranya adalah tidak mengkriminalisasi para pengkritik.

"Kebijakan perlu diambil, salah satu yang ada dalam kontrol pemerintah yakni politik hukum. Jangan melakukan kriminalisasi kepada orang yang melakukan kebebasan berpendapat," terang Anggota Komisi II DPR itu.

Mardani menyebut jika pemerintah serius atas harapan dikritik keras supaya terarah, maka Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  perlu direvisi.

"Jika serius atas harapan dikritik keras supaya terarah, ayo lakukan revisi UU ITE khususnya pasal 27, 28 dan Pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Pada kesempatan tersebut, Presiden jugameminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jokowi ingin pelayanan publik semakin baik di masa mendatang. Dia berharap seluruh pihak ikut ambil bagian dalam mewujudkannya.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari publik, khususnya pers. Pramono mengibaratkan kritik media massa ini sebagai jamu.

"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu. Menguatkan pemerintah,” kata Pramono dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2/2021).

"Pemerintah memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan lebih benar," ungkap Pramono.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP