Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:12wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Makin Rumit! Bulog Tolak Impor Beras, Pemerintah JKW kok Malah Impor? Mardani: Pembatalan Harus Dilakukan 

Kamis, 18-Maret-2021 16:35

Politikus PKS, Mardani Ali Sera
Foto : dpr.go
Politikus PKS, Mardani Ali Sera
8

JAKARTA, NETRALNEWS.CIOM - Pro dan kontra kebijakan impor beras yang dilakukan Pemerintah Jokowi tahun 2021 semakin rumit. Pasalnya, Bulog justru menyatakan menolak kebijakan impor tersebut. 

Hal ini menjadi sorotan Politikus PKS, Mardani Ali Sera. Ia menyerukan agar Pemerintah melakukan pembatalan impor.

“Pemerintah sebagai penyusun kebijakan, Bulog Pelaksana, jd pembatalan impor hrs dilakukan pemerintah, agar clear. Surplus Januari-April 2021 diprediksi mencapai 6 jt ton setara beras. Penyerapan beras lokal harus jd prioritas utama agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok,” kata Mardani, Kamis (18/3/21).

“Ingat pnglmn 2018, dr 1,785 jt ton beras yg diimpor,saat ini msh trsisa 106.642 ton. Bulog mnytkn beras tsb sdh turun mutunya. Impor bkn solusi atas persoalan kesenjangan stok beras antardaerah. Disaat panen mestiny distribusi diperkuat smp stok bs disalurkan ke daerah yg defisit,” imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya diberitakan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyatakan penolakannya pada rencana impor satu juta ton beras. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas, mengaku masih memiliki persediaan beras di gudang Bulog mencapai 883.585 ton per 14 Maret 2021.

"Dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial," kata Buwas dalam keterangan tertulisnya, Selasa 16 Maret 2021.

Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yakni sebanyak 275.811 ton, dengan 106.642 ton di antaranya mengalami penurunan mutu. Adapun total impor beras tahun 2018 lalu tercatat mencapai sebesar 1.785.450 ton.

"Kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia," ujarnya.

Akibatnya, lanjut Buwas, penyaluran beras tersebut cukup sulit, sehingga beras impor tersebut perlu dicampur dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat.

Selain itu, Buwas menambahkan bahwa pada Maret 2020 beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. Beras tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden, bagi masyarakat guna menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Namun, beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450 ribu ton dari alokasi sebanyak 900 ribu ton. Sisanya, hingga kini sebanyak 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog.

"Dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami penurunan mutu," ujarnya.

Senada, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa rencana impor beras harus didasarkan pada data. Sementara, BPS telah menyatakan stok pangan dalam negeri masih aman.

"Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada prasyaratnya yakni kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi," kata Enny.

Sementara, lanjut Enny, BPS menyatakan bahwa ketersediaan beras cukup. Bahkan sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang tumbuh selama pandemi. Sehingga, menjadi tidak rasional jika wacana itu justru digulirkan menjelang musim panen.

"Artinya, yang terjadi bukan masalah komunikasi, melainkan abai dari data BPS. Sementara Presiden Jokowi berulang kali mengatakan, data yang digunakan adalah data BPS," ujarnya dinukil Viva.co.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto