Netral English Netral Mandarin
banner paskah
01:46wib
Manchester City melewatkan kesempatan mengunci gelar juara Liga Inggris musim ini seusai menderita kekalahan dari Chelsea, Sabtu (8/5/2021) malam WIB. Potongan surat perihal penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) beredar.
Heboh BPK Temukan Anies Kelebihan Bayar Alat Damkar Rp6,5 Miliar, Ade Armando: Ambil aja, Anggep Rejeki Anak Soleh

Rabu, 14-April-2021 09:17

Ade Armando dan Anies Baswedan
Foto : Kolase Tribunews
Ade Armando dan Anies Baswedan
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam pembayaran empat paket pengadaan alat pemadam kebakaran DKI. Indikasinya pembayaran pengadaan mobil damkar itu kelebihan Rp6,5 miliar.

Hal itu terungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019.

Kabar tersebut menarik perhatian Ade Armando sehingga menanggapinya dengan cuitan bernada nyinsir melalui akun FB-nya, Rabu 14 April 2021. 

Ade Armando menyindir Anies melalui percapakan antara penjual Damkar dengan Anies Baswedan.  

“Percakapan penjual Damkar dg Anies..,” kata Ade Armando.  

Penjual Damkar: "Pak, ternyata pembayaran Bapak kelebihan Rp6,5 Miliar "

Anies: "Nggak papa.. Ambil aja... Anggep aja rejeki anak soleh.. "

Sementara sebelumnya diberitakan ada kelebihan pembayaran atas empat paket pengadaan mobil pemadam dan indikasi kelebihan pembayaran atas satu paket pengadaan mobil pemadam.

Empat paket yang disebutkan itu antara lain unit submersible, unit quick respons, unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal, dan unit pengurai material kebakaran.

Pada tahun 2019, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp321.244.083.212, dengan realisasi senilai Rp303.144.134.744 atau sebesar 94,37%.

Belanja modal itu direalisasikan untuk pengadaan empat paket tersebut, mulai dari alat angkutan darat pemadam kebakaran atau mobil pompa.

Rinciannya, untuk unit submersible memiliki nilai kontrak Rp 10,9 miliar, unit quick response Rp 44,3 miliar, unit penanggulangan kebakaran pada saran transportasi massal Rp 8,7 miliar, dan unit pengurai material kebakaran nilai kontraknya Rp miliar.

"Pengadaan atas empat paket pekerjaan dilaksanakan oleh Pokja BJP.A dengan menggunakan metode Pascakualifikasi Satu File - harga terendah sistem gugur dengan cara pembayaran dengan metode lumpsum," demikian isi dokumen BPK, seperti dilihat Senin (12/4/2021).

Untuk unit submersible ini pelaksananya adalah PT IA, unit quick response PT IA, unit penanggulangan kebakaran pada saran transportasi massal PT ND, dan unit pengurai material kebakaran pelaksananya PT LW.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses lelang tersebut, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Pertama terkait HPS (harga perkiraan sendiri) yang tidak berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Unit Submersible, dalam penyusunan HPS hanya atas satu survei perusahaan dan tidak terdapat perbandingan harga atas unit tersebut," tulis BPK.

BPK menemukan pada 25 Maret 2019 diketahui riwayat HPS hanya dilakukan pada satu perusahaan saja yang mana diketahui sebagai pemenang lelang atau pelaksana kontrak. Termasuk dalam pengadaan unit quick response yang mana sama-sama dilaksanakan oleh PT IA.

Sedangkan untuk unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal, berdasarkan riwayat HPS 25 Februari 2019, dilakukan survei atas harga satu unitnya. Pada dokumen itu dilakukan perbandingan atas empat harga yang berasal dari PT ND senilai Rp 8,8 miliar, UFM (LUF 60) senilai Rp 4,2 miliar, Magirus, TAF 20 senilai Rp 9,1 miliar, dan Cosem Rp 5,8 miliar.

HPS Rp 8,8 miliar itu disebutkan diajukan oleh PT ND. BPK juga mengungkap dalam empat paket pengadaan itu diketahui penyusunan HPS berdasarkan data dari penyedia.

"Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan HPS berindikasi tidak akuntabel dan tidak berasas keadilan dan berindikasi dalam pelaksanaan pengadaan terdapat indikasi konflik kepentingan dikarenakan pengadaan telah mengarah kepada perusahaan tertentu," tulis BPK.

BPK kemudian melakukan pemeriksaan atas pembayaran item, di mana diketahui harga riil pembelian barang atas empat paket itu lebih rendah dari harga kontrak yang sudah dibayarkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI. Berikut rincian dari BPK:

1. Unit SubmersibleHarga riil: Rp 9 miliarNilai kontrak: Rp 9,7 miliarselisih: Rp 761 juta

2. Unit quick responseHarga riil: Rp 36 miliarNilai kontrak: Rp 39 miliarselisih: Rp 3,4 miliar

3. Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi MassalHarga riil: Rp 7 miliarNilai kontrak: Rp 7,8 miliarselisih: Rp 844 juta

4. Unit pengurai materialHarga riil: Rp 32 miliarNilai kontrak: Rp 33 miliarselisih: Rp 1,4 miliar

Jika ditotal selisihnya atau kelebihan pembayarannya yakni Rp 6,5 miliar.

Baca juga:Anies soal Kebakaran Maut Matraman: 2 Keluarga Terkurung di Petak RumahTanggapan Damkar DKI

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyampaikan akan melakukan proses lelang lebih cermat.

"Terkait permasalahan atas penentuan HPS tidak wajar, kami menyampaikan terima kasih atas koreksinya dan akan berusaha untuk lebih cermat lagi kedepannya dalam menentukan dan menyusun HPS sesuai ketentuan yang berlaku," demikian pernyataan kepala dinas dalam dokumen BPK.

"Atas kelebihan pembayaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan akan menyampaikan kepada penyedia pelaksana kegiatan untuk dipertanggungjawabkan/ditindaklanjuti," lanjut dia seperti dilansir detik.com.

BPK juga merekomendasikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menginstruksikan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto