Netral English Netral Mandarin
banner paskah
20:14wib
Seorang anggota TNI AD berinisial DB luka-luka dan anggota kepolisian berinisial YSB tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Sebuah survei yang diinisiasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.
Berharap Rizieq Shihab Diadili, FH Sebut Sidang Praperadilan Rizieq Percuma !

Senin, 01-Maret-2021 11:45

Ferdinand Hutahaean
Foto : Istimewa
Ferdinand Hutahaean
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Eks politisi asal Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean menyoroti sidang tunda praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ferdinand mengatakan praperadilan sidang akan berlangsung sia-sia. Menurutnya, sidang praperadilan akan ditolak, mengingat polisi telah bekerja sesuai aturan.

"Percuma, pasti ditolak pengadilan karena Polisi sudah bekerja sesuai KUHAP, sesuai aturan," kata Ferdinand dalam akun Twitternya.

Ia pun berharap Rizieq Shihab segera diadili, sehingga masyarakat mengetahui fakta sebenarnya.

"Berharap agar perkara Rizieq Sihab segera dibawa ke Pengadilan utk diadili, spy publik mengetahui fakta2 kebenaran," lanjut dia.

Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengagendakan sidang pembacaan permohonan praperadilan Habib Rizieq Shihab. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Senin (1/3/2021) hari ini pukul 10.00 WIB.

Pada sidang gugatan praperadilan yang pertama, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan Habib Rizieq Shihab karena penetapan tersangka dan penahanan atas kasus kerumunan di Petamburan yang dilakukan Kepolisian sudah sesuai dengan KUHAP.

Habib Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan Petamburan yang terjadi tanggal 14 November 2020.

Penyidik Polda Metro Jaya menahan tersangka pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab sejak Minggu (13/12/2020).

Habib Rizieq dianggap menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan Petamburan di tengah pandemi Covid-19 dengan jeratan Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sesmawati