Netral English Netral Mandarin
banner paskah
03:21wib
Manchester City melewatkan kesempatan mengunci gelar juara Liga Inggris musim ini seusai menderita kekalahan dari Chelsea, Sabtu (8/5/2021) malam WIB. Potongan surat perihal penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) beredar.
Benarkah di Jakarta Boleh Korupsi dengan Judul Kelebihan Bayar dan jika Ketahuan Boleh Dicicil?

Jumat, 16-April-2021 09:13

Ilustrasi alat damkar yang dibeli Pemprov DKI Jakarta
Foto : Inews.id
Ilustrasi alat damkar yang dibeli Pemprov DKI Jakarta
26

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ferdinand Hutahaean kembali menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta tertutama terkait polemik pembelian alat Damkar yang terbukti alami kelebihan bayar. 

Melalui akun pribadinya, ia menyindir keras dengan mengungkapkan bahwa di Jakarta boleh korupsi dengan judul “Kelebihan Bayar”. Kalau ketahuan boleh mencicil. Benarkah demikian?

“Pengembalian uang kelebihan bayar terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran baru terealisasi sebesar Rp 4,8 miliar dari Rp 6,5 miliar yang harus dikembalikan,” kata Ferdinand, Jumat 16 April 2021.

“Di Jakarta itu boleh maling, korupsi dgn judul kelebihan bayar. Kalau ketahuan boleh dicicil,” tegas Ferdinand.

Sementara sebelumnya diberitakan, pengembalian uang kelebihan bayar terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran baru terealisasi sebesar Rp 4,8 miliar dari Rp 6,5 miliar yang harus dikembalikan. 

Berdasarkan keterangan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, pembayaran yang sudah terealisasi terhitung 9 April 2021. 

Pembayaran berjumlah Rp 4,8 miliar dicicil selama tiga kali setoran. Setoran awal senilai Rp 70 juta, setoran kedua senilai Rp 4,7 miliar dan setoran ketiga senilai Rp 20 juta. 

Mujiyono menjelaskan, pengembalian uang dengan cara dicicil merupakan kesepakatan dan hasil negosiasi dari eksekutif bersama BPK. 

"Kalau temuan BPK pasti ada berita acara, pasti kesepakatan toleransi, setau saya begitu," kata Mujiyono seperti dilansir Kompas.com, Kamis (15/4/2021). 

Karena pembayaran tuntutan ganti rugi (TGR) oleh BPK biasanya melalui kesepakatan dan bisa dimungkinkan untuk dibayarkan secara cicilan. 

Mujiyono memberikan apresiasi kepada media masa yang menyoroti kasus tersebut. 

Menurut dia, akibat dari ramainya isu tersebut, pihak perusahaan yang memiliki kewajiban pengembalian uang berjanji melunasi pengembalian uang kelebihan bayar tersebut. 

"Kemarin saya press (tekan) sama Gulkarmat, katanya mau (dilunasi) minggu ini, bagus itu diributin," kata dia.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto