Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:39wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Bayar Denda Tolak Vaksin, Ribka PDIP Siap Jual Mobil, Netizen: Kamu Gimana, Siap Jual Mobil?

Rabu, 13-January-2021 08:53

Bayar Denda Tolak Vaksin, Ribka Tjiptaning Siap Jual Mobil
Foto : Istimewa
Bayar Denda Tolak Vaksin, Ribka Tjiptaning Siap Jual Mobil
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning memberikan pernyataan mengejutkan. Ia lebih memilih membayar denda ketimbang divaksin Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Selasa, 12 Januari 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ribka yang sudah berusia 63 tahun itu menegaskan, dirinya, anak dan cucu keluarga lebih baik bayar denda ke negara meski harus menjual mobil.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Saya udah 63 nih. Semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, nggak apa, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka.

Pernyataan Ribka sontak viral di sosial media. Akun FB Mak Lambe Turah, Rabu (13/1/21) ikut membagikan tautan dan mencuit: "Gegara ini teman Fb Mak yang dikit2 PK* dan sinis sama PDIP tetiba dukung bu Ribka Tjiptaning.."

"Masing2 orang punya pendapatnya walo demikian bu Ribka siap didenda walo harus jual mobil. Morning gaiss. Kamu gimana siap jual mobil?" imbuh MLT.

Sementara sebelumnya diberitakan, alasan mendasar ia menolak divaksin karena hingga kini Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona.

Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban.

"Orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," ujarnya.

Selain itu, Ribka Tjiptaning kembali mewanti-wanti pemerintah agar tidak melakukan perdagangan vaksin Corona. Dia juga menyinggung soal obat dan APD.

"Saya cuma ingatkan nih sama adinda menteri. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu," sambung Ribka.

Ia juga mengungkapkan pengalamnya soal vaksin. Karena ketika ia menjabat Ketua Komisi pernah ada kejadian ketika vaksin dilakukan ke warga untuk antipolio malah menyebabkan lumpuh layu di Sukabumi.

Lalu, vaksin anti-kaki gajah di Majalaya, malah menyebabkan 12 orang meninggal dunia. "Sekarang karena di India ditolak, di Afrika ditolak, lalu masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tuturnya.

Ribka pun kembali menegaskan ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto