Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:45wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Banyak Tokoh Desak AHY-SBY Minta Maaf ke Presiden Jokowi, FH: Sekarang Minta Maaf adalah Bijak!

Sabtu, 03-April-2021 12:52

Ilustrasi Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Jokowi
Foto : Setpres
Ilustrasi Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Jokowi
3

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Berbagai kalangan mendesak Agus Harimurti Yudhoyono dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar meminta maaf kepada Presiden Jokowi pasalnya sebelumnya telah mengirimi surat bernada tendensius seolah Presiden terlibat dalam polemik Demokrat.

Ferdinand Hutahaean ikut mendonung desakan tersebut. 

“Sy sependapat dan sebaiknya mmg minta maaf atas tuduhan tendensius yg pernah terucap kpd pemerintah. Ketika dulu pressconf dan mengirimkan surat ke Presiden, sy katakan tuduhan itu tendensius dan Presiden tak perlu tanggapi,” kata Ferdinand, Sabtu 3 April 2021.

“Skrg minta maaf adlh bijak,” kata Ferdinand.

Sebelumnya diberitakan, hasil KLB kubu Kepala KSP Moeldoko ditolak pemerintah. 

Setelah itu, ramai desakan agar dua petinggi Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Apa pasalnya?

Dinukil detik.com, ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi, satu relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya kubu Moeldoko. 

Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.

"Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana-kemari. Tuduh dan main fitnah akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan," kata Ketum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel, Kamis (1/4/2021).

Noel menyoroti AHY yang disebutnya beberapa kali menyebutkan nama Jokowi dalam kisruh KLB Demokrat. Dia mengecam keras AHY karena masalah ini.

"AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab atas mulut comberan dari anak buahnya," sebut Noel.

Noel menganggap kisruh Demokrat sebagai cara mencari popularitas ala SBY yang disebutnya sudah tidak laku lagi. Apalagi, tambah Noel, ada upaya membangun opini pemerintah zalim dan Presiden Jokowi mengintervensi Partai Demokrat.

"Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY-lah," papar Noel.

Kubu Moeldoko juga mendesak AHY dan SBY meminta maaf ke Jokowi. Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menilai Moeldoko sudah difitnah dengan narasi pemerintah di balik KLB Demokrat.

Rahmad mengatakan penolakan hasil KLB Deli Serdang ini adalah bukti tidak ada intervensi pemerintah.

"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko," jelasnya.

"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," ucap Rahmad.

Respons Demokrat

Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan AHY tidak perlu meminta maaf kepada Jokowi. Herzaky menilai pihaknya selama ini hanya mengatakan nama Jokowi dicatut, bukan menuduh langsung.

Herzaky meminta publik mengecek jejak pernyataan-pernyataan mereka terkait KLB kubu Moeldoko. Dia meyakinkan bahwa pihaknya tidak pernah menuding Jokowi.

"Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat. Kami malah yang menyebutkan adanya usaha pencatutan nama Bapak Presiden oleh gerombolan GPK-PD. Silahkan dicek kembali rekam jejak digital kami," ujarnya.

"Karena kami tidak pernah menuding kalau Presiden terlibat, maka kami pun tidak perlu untuk meminta maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo," lanjut Herzaky.

Terkait desakan minta maaf kepada Jokowi dari kubu Moeldoko, Herzaky menilai kubu KLB lah yang harusnya minta maaf kepada rakyat. Herzaky menyebut Moeldoko dkk sudah bikin gaduh negara ini.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden," ucap Herzaky.

"Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia," imbuhnya seperti dilansir  detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto