Netral English Netral Mandarin
banner paskah
22:02wib
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan pedangdut Rhoma Irama sebesar Rp1 miliar melawan PT Sandi Record. Komisi IX DPR akan memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang masih mengizinkan Vaksin AstraZeneca untuk digunakan di Indonesia.
Bandingkan dengan Edhy Prabowo, DS: Korupsi Bansos Menjijikkan, Mencuri dari Orang Miskin

Senin, 07-December-2020 16:10

Denny Siregar sindir dua menteri yang terlibat korupsi.
Foto : Twitter
Denny Siregar sindir dua menteri yang terlibat korupsi.
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial (medsos) Denny Siregar menyoroti korupsi bantuan sosial (Bansos) sembako di Kementerian Sosial (Kemensos).

Diketahui dalam kasus ini, Menteri Sosial, Juliari Batubara ditetapkan tersangka oleh KPK.

Denny pun membandingkan kasus korupsi bansos dengan kasus korupsi benih Lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Menurutnya, korupsi bansos itu menjijikkan, sama saja mencuri dari orang miskin.

"Masih keren dikitlah Edhy Prabowo, curi duit dari lobster.. Korupsi dana bansos itu menjijikkan. Itu sama saja mencuri dari orang miskin...," kata Denny dalam akun Twitternya, @Dennysiregar7.

Sebelumnya KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi bansos sembako.

Dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona.

KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.

"KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi adalah AIM dan HS," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (06/12) dini hari.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati.

"Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku," tegas Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni lalu.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus lalu menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani