Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:22wib
Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal puasa atau 1 Ramadan 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Selasa (13/4/2021). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Apresiasi Langkah Jokowi Cabut Perpres Soal Miras, Fahri Hamzah: Investasi Jamu Lebih Jelas

Rabu, 03-Maret-2021 16:29

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah
Foto : Istimewa
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan soal izin investasi minuman keras (miras) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Sudah tepat Presiden mencabut lampiran Perpres terkait izin investasi miras itu. Patut mengapresiasilah putusan tersebut," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (2/2/2021).

Fahri mengatakan, miras bagian dari penyakit masyarakat, sehingga wajar jika sejak diterbitkan Perpres yang mengatur tentang pelonggaran investasi pada industri miras itu, sontak memantik banyak respon negatif dari berbagai kalangan, baik tokoh politik maupun tokoh agama.

"Penggunaan miras dapat memabukan hingga memicu tindakan negatif dan kegaduhan di masyarakat. Miras bagian dari penyakit masyarakat," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu. 

Lebih lanjut, Fahri menyebut bahwa daripada  melegalisasi investasi miras yang mendapat penolakan di masyarakat, maka lebih baik investasi jamu. "Kalau minum jamu lebih jelas, investasi jamu lebih jelas," kata Fahri seraya mengajak masyarakat untuk menjadikan jamu sebagai minuman mendunia yang dapat menyehatkan tubuh dan dapat terhindar dari virus corona.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di industri minuman keras. 

Keputusan itu disampaikan Presiden pada Selasa (2/3/2021). Jokowi mengatakan, lampiran dalam Perpres yang diteken pada 2 Februari 2021 lalu itu dicabut setelah dirinya menerima masukan dari berbagai pihak. 

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan- masukan dari provinsi dan daerah," kata Presiden Jokowi seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Presiden. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli