Netral English Netral Mandarin
banner paskah
06:29wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Denny: Apakah akan Membuat Perdagangan Miras berhenti? Ngga, Kita Lebih Senang Melihat Cover daripada...

Selasa, 02-Maret-2021 15:58

Denny Siregar tanggapi pencabutan Perpres tentang Investasi Miras
Foto : Istimewa
Denny Siregar tanggapi pencabutan Perpres tentang Investasi Miras
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Usai pencabutan perpres investasi miras oleh Presiden Jokowi, Denny Siregar kembali mencuit tentang konsekuensi dari pencabutan perpres tersebut.

"Apakah ketika  @jokowi  merevisi Perpres investasi yg berhubungan dgn miras akan membuat perdagangan miras berhenti? Ngga. Kembali seperti semula. Semua bisa berdagang dimana saja. Business as usual," kata Denny, Selasa (2/3/21).

"Kita lebih senang melihat cover daripada fakta," tandas Denny.

Sebelymnya, Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras) yang mengandung alkohol (minol).

"Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa (2/3).

Dia menjelaskan, dalam perpres yang terbit pada 2 Februari 2021 itu, ada peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal.  

Namun, dalam beleid tersebut, industri mirasdi daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Presiden Jokowi menyebut keputusan pencabutan investasi miras diambil setelah mendengar berbagai masukan.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ujar Presiden.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto