Netral English Netral Mandarin
banner paskah
15:40wib
Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Rizieq Shihab dengan pidana penjara selama dua tahun dalam kasus dugaan pelanggaran kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Mabes Polri mengklaim ada 1.864 kasus yang ditangani menggunakan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) sepanjang 100 hari kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat.
Anies Terbitkan Pergub Perlindungan Pohon, FH: Pohon di Monas Kau Tebang dan Dikemanakan...

Jumat, 23-April-2021 05:42

Ferdinand Hutahaean dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Foto : Istimewa
Ferdinand Hutahaean dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon.

Melalui akun Twitternya, Ferdinand mengungkit 191 pohon di sisi selatan Monas yang ditebang Pemprov DKI pada awal 2020 lalu dengan alasan proyek revitalisasi kawasan Monas.

"Matamulah Perlindungan Pohon. Itu Pohon di Monas kau (Anies) tebang dan kau kemanakan pohonnya tak jelas. Itu pohon mahal harganya dan uangnya pasti milyaran," tulis @FerdinandHaean3, Kamis (22/4/2021).

Sebelumnya diberitakan, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati mengatakan, kebijakan itu dibuat sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% di tahun 2030.

Menurutnya, pepohonan yang berada di Jakarta berperan sebagai solusi alami (nature based solution) dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui penyerapan emisi, penurunan suhu, penyediaan habitat bagi biodiversitas, dan penciptaan lingkungan yang layak huni bagi warga, serta masih banyak manfaat lainnya.

Suzi mengungkapkan, sejak 2019, Pemprov DKI Jakarta telah menargetkan penambahan 200.000 pohon. Hingga saat ini telah ditanam total 70.880 pohon, terdiri dari 23.584 pohon dan 47.296 mangrove.

"Melalui penetapan kebijakan ini, penambahan 200.000 pohon tersebut ditargetkan dapat terpenuhi pada tahun 2022," kata Suzi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis (22/4/2021).

"Hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada pertemuan daring C40 di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres, yang mengusulkan agar kota-kota dapat lebih berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan melakukan langkah adaptasi krisis iklim," sambungnya.

Suzi menjelaskan, penyusunan Pergub No. 24/2021 ini telah melalui perencanaan yang matang dan disusun dengan skema kolaboratif bersama World Resource Institute (WRI) Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Suzi, pihaknya membuka kolaborasi serta masukan dari masyarakat Jakarta dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Suzi berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dengan diberlakukannya Pergub ini.

"Masyarakat diberikan ruang untuk berperan serta dalam pengelolaan dan perlindungan pohon, seperti penyediaan lokasi tanam, penyediaan pohon, pemeliharaan pohon, pendataan pohon, memberikan informasi terkait kondisi pohon rawan tumbang, pendidikan dan penelitian. Selain itu, Pergub ini juga memberikan kemudahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian pohon rawan tumbang dan pohon tumbang," ujarnya.

Suzi menyebut, melalui penyusunan basis data pohon berbasis sistem informasi spasial, masyarakat juga akan mendapatkan kepastian terkait keberadaan pohon serta manfaat keberadaan pohon, memberi kepastian hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan pohon di DKI Jakarta, memperjelas penyelenggaraan perizinan pohon, memberikan jaminan bagi korban pohon tumbang, dan memberikan kepastian pelanggaran penebangan pohon secara ilegal.

Kebijakan ini, kata Suzi, juga akan memberikan perlindungan lebih terhadap penebangan pohon. "Melalui skema baru, terdapat syarat yang diperketat terhadap pohon yang dapat ditebang, seperti pohon yang tua atau sakit, dan penebangan hanya dapat dilakukan jika pohon pengganti dengan jumlah yang lebih banyak telah selesai ditanam dan berkondisi sehat," pungkasnya.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli