Netral English Netral Mandarin
05:26wib
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang kegiatan buka puasa bersama saat ramadan seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 Mei-17 Meri 2021.
Di Tengah Polemik Banjir dan Korupsi Rumah DP Rp0, Anies: Senang Sekali Bisa Gowes Bersama Duta Besar Denmark, Duta Besar Kanada...

Kamis, 11-Maret-2021 16:33

Anies Baswedan bergembira gowes bersama sejumlah duta besar
Foto : Twitter/Anies Baswedan
Anies Baswedan bergembira gowes bersama sejumlah duta besar
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Di tengah persoalan banjir dan isu korupsi terkait program unggulan kampanye Pilgub DKI beberapa waklu lalu yakni Program Rumah DP 0 persen, Gubernur Anies Baswedan, hari ini, Kamis (14/3/21) menikmati kegembiraannya.

Pasalnya, ia bisa menikmati gowes bersama Duta Besar Denmark, Kanada, Belanda, dan Uni Eropa.

"Senang sekali bisa gowes bersama Duta Besar Denmark, Duta Besar Kanada, Wakil Duta Besar Belanda, serta Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, menikmati suasana pagi hari Ibu Kota," kata Anies melalui akun resminya. 

Polemik Banjir DKI

Sementara itu, sebelumnya diberitakan Pejabat Pemerintah Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menyinggung kinerja pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tak kunjung menyelesaikan persoalan banjir di kawasan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Hal itu diutarakan Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar dalam rapat evaluasi pengendalian banjir mengundang Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi, Rabu (10/3/2021) kemarin. Anwar mengatakan, penyebab banjir pada Februari kemarin diakibatkan sejumlah faktor. Diantaranya, lanjut dia, dua pintu air yang rusak dan itu kewenangan BBWSCC serta pendakangkalan Kanal Banjir Timur (KBT).

"Banjir kemarin terjadi karena dua pintu air tidak bisa dibuka dan tidak adanya pompa hingga pendangkalan KBT," kata Anwar di Jakarta Timur, Rabu (10/3/2021). 

Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Timur, Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi yang wilayahnya terdampak banjir menyayangkan lambanya kinerja pihak BBWSCC. "Kita bukannya tidak mau menuntaskan persoalan banjir. Itu zonanya BBWSCC perlu izin dulu dan urusan administrasi itu yang menghambat kinerja. Sedangkan warga menuntut agar persoalan banjir segera dituntaskan," ujarnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menegaskan, untuk mengentaskan peroaalan banjir pihaknya terus berupaya melakukan normalisasi kali. Tetapi belum semua kali dapat dinormalisasi lantaran terkendala koordinasi yang membutuhkan bantuan BBWSCC selaku pengelola sejumlah aliran kali di Kabupaten Bekasi.

"Bahkan kalau kita diberikan kewenangan (pengelolaan kali) kita mampu mengerjakannya (normalisasi), yang jelas banjir ini harus segera ditangani," ungkapnya.

Perwakilan BBWSCC, Fajar, menuturkan, keluhan dalam evaluasi banjir ini bakal segera ditindaklanjuti. Pasalnya, penanganan banjir di Jakarta dan daerah penyangga membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak."Nanti pimpinan kami yang akan memutuskan, dan kerjasama apa yang akan dilakukan kedepannya," katanya.

Polemik Korupsi Rumah DP Rp 0

Di sisi lain sebelumnya diberitakan pula, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum mengeluarkan pernyataan terkait  kasus hukum yang membelit Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Yoory ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria membenarkan pengadaan lahan tersebut di antaranya untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Namun disinggung pengetahuan Anies tentang kasus ini, Riza mengatakan pimpinan tidak terlibat urusan teknis.

"Kami meminta Dinas Perumahan, Pasar Jaya Sarana Jaya untuk menyiapkan DP 0 persen, masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Enggak mungkin lah Gubernur-Wakil Gubernur urusin yang teknis-teknis," ucap Riza, Rabu, 10 Maret 2021 malam di Balai Kota. 

Politikus Gerindra itu berujar, hampir sulit dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur mengurusi perkara teknis. Sebab, dalam setiap dinas memiliki program-program besar.

"Kebijakan besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas Dinas tugas Sudin," kata Riza.

Diketahui Yoory ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat (5/3) atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Munjul, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Bentuk korupsi yang diduga dilakukan Yoory adalah penggelembungan harga.

Lahan tersebut dibeli Pemprov DKI melalui Perumda Sarana Jaya untuk proyek pembangunan rumah dengan DP nol rupiah.

Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan jabatan Yoory nonaktif berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi, Senin, 8 Maret 2021.

Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto