Netral English Netral Mandarin
banner paskah
17:45wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Alumni ITB Laporkan Din Syamsudin Terkait Radikalisme, RR: Tokoh Besar Lahir dari Sana, Ternyata Ada Juga Berpikiran Cupet

Sabtu, 13-Februari-2021 09:50

Rizal Ramli.
Foto : Istimewa
Rizal Ramli.
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ekonom sekaligus mantan Menteri Rizal Ramli mengomentari adanya laporan kepada Din Syamsudin terkait gerakan radikalisme. Laporannya berasal dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Rizal menuding kalau kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan penghasil negarawan serta insinyur hebat Indonesia. Namun, sebagian alumninya ternyata ada berpikiran sempit.

"ITB kampus yg menghasilan tokoh2, pemikir2 besar, engineer2 hebat. Soekarno, Habibie, Rooseno, Sutami dll. Eh ternyata sebagian kecil alumninya berfikiran cupet, terlalu banyak gaul dgn intel, jadi organ surveilance swasta, tokoh2 yg dicap 'ekstrimis," tulisnya seperti dilansir Jakarta, Sabtu (13/2/2021).

Seperti dilansir, Sejumlah alumni Institusi Teknologi Bandung (ITB) yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme (GAR) mendesak KASN untuk memberi sanksi kepada Din Syamsuddin.

Selasa (3/2) kemarin, GAR ITB mengingatkan kembali atas laporannya kepada KASN dan BKN yang dalam hal ini berada dalam naungan Kemenpan RB untuk segera memproses dan melayangkan hukuman disiplin.

Surat laporan tersebut sebelumnya dilayangkan GAR ITB ke KASN pada Oktober 2020 lalu. Namun, karena tak kunjung mendapatkan kabar lanjutannya, GAR ITB mendesak agar KASN menyatakan sikap.

Mereka mengumpulkan berbagai bukti laporan dan Din Syamsuddin dinilai telah melakukan pelanggaran yang substansial atas norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, dan/atau pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Prof Din Syamsuddin saat ini masih tercatat sebagai ASN dengan jabatan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan status di ITB sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA).

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani