Netral English Netral Mandarin
banner paskah
08:45wib
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan pedangdut Rhoma Irama sebesar Rp1 miliar melawan PT Sandi Record.
Keras! AA: Kita Harus Kutuk Bukan Hanya Non-Muslim tapi Kewajiban Semua Siswi Berjilbab

Minggu, 24-January-2021 17:35

Keras! Bukan Hanya Non-Muslim tapi Kewajiban Semua Siswi Berjilbab, Ade Armando sebut Kita Harus Kutuk!
Foto : Istimewa
Keras! Bukan Hanya Non-Muslim tapi Kewajiban Semua Siswi Berjilbab, Ade Armando sebut Kita Harus Kutuk!
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Viral kasus siswi non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat yang menolak kenakan jilbab hingga kini masih riuh digunjingkan warganet. Pro dan kontra terus terjadi.

Di tengah perdebatan tersebut, Dosen Universitas Indonesia Ade Armando justru menegaskan gagasan lebih jauh lagi. Menurutnya, yang perlu ditoak bukan hanya kewajiban berjilbab bagi siswi non-muslim saja tapi juga bagi semua siswi. Artinya, tak boleh siswi agama apapun dipaksa kenakan jilbab.

"Yang kita harus kutuk bukan saja kewajiban siswi non muslim mengenakan jilbab, tapi kewajiban semua siswi mengenakan jilbab," kata De Armando, Minggu (24/1/21).

Sementara sebelumnya secara terpisah diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim akhirnya angkat suara terkait kewajiban siswi non muslim diwajibkan berhijab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Nadiem Makarim menilai aturan tersebut sudah masuk pada ranah intoleransi dan melanggar nilai kebhinekaan dan pancasila.

"Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga (melanggar) nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan," ungkap Mendikbud Nadiem, dilansir dari PMJ News, Minggu 24 Januari 2021.

Selain melanggar Pancasila, Nadiem menambahkan, dalam aturan tersebut juga melanggar pada  kebebasan beragama yang dijamin dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Pemerintah tidak akan mentolerir guru atau kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut," terangnya.

Dirinya mengungkapkan, dalam pelanggaran tersebut pihak sekolah sudah melanggar Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin pendidikan yang demokratis, adil, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM.

Serta Peraturan Menteri Pendidikan nomor 45 tahun 2014 yang mengatur tentang pakaian sekolah harus memperhatikan keyakinan agama setiap peserta didik.

Hingga kini, Nadiem Makarim mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Pihaknya akan mengancam akan memberhentikan guru dan tenaga kependidikan jika memang terbukti salah.

"Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini jadi pembelajaran kita bersama ke depan," tukasnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto