Netral English Netral Mandarin
banner paskah
09:38wib
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono bakal memberi sanksi dua kali lipat kepada personelnya yang kedapatan meloloskan pemudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meminta semua anggota Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga tinggi negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Kepada Moeldoko, Abdillah Toha: Kekuasaan Memang Manis tapi Jangan Begitulah!

Senin, 08-Maret-2021 09:55

Moeldoko
Foto : CNN Indonesia
Moeldoko
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menanggapi kisruh Partai Demokrat yang menelorkan Ketum Moeldoko versi KLB-Deliserdang, Abdillah Toha angkat bicara.

"Sayang ya KSP Moeldoko yg masih menjabat aktif di istana, terlibat dalam kisruh Partai Demokrat. Tidak elok dan tidak etis. Kekuasaan memang manis tapi jangan begitulah,"  kata Abdillah.

"Negeri ini tidak perlu tambah kegaduhan. Pak Moeldoko baiknya konsentrasi di tugasnya," lanjutnya, Minggu (7/3/21).

Untuk diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum. KLB tersebut digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3/2021).

Moeldoko terpilih berdasarkan hasil voting cepat. Calon lainnya, yakni Marzuki Alie, memutuskan mundur. Kemudian, KLB menunjuk mantan Sekjen Demokrat itu sebagai Ketua Dewan Pembina. 

Penetapan Moeldoko sebagai ketua umum dibacakan oleh mantan kader Demokrat Jhoni Allen. Pernyataan tersebut diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan keputusan tersebut.

"Setuju!" teriak para peserta. Moeldoko tidak berada di lokasi kongres. Ia menyampaikan kesediaan menerima mandat dari KLB itu melalui sambungan telepon.

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan terima kasih dan menanyakan tiga hal kepada kader Demokrat yang hadir.

Pertama, ia memastikan bahwa KLB tersebut digelar sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Saya berterima kasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" kata Moeldoko.

Peserta KLB pun kompak menjawab, "Sesuai". Setelah itu Moeldoko bertanya soal keseriusan kader Partai Demokrat soal penetapan ketua umum dan komitmen kader untuk bekerja dengan penuh integritas.

Secara terpisah, Marzuki Alie menyatakan siap bekerja sama untuk memenangkan Demokrat pada Pemilu 2024. "Saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki.

Selain itu, KLB juga memutuskan mencabut jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tidak sah Terkait upaya kudeta tersebut, AHY menegaskan bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Sebab, kongres tidak berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto